Selasa 31 Maret 2020, 09:00 WIB

Sidang Illegal Logging di Kalimantan Gunakan Video Conference

Ihfa Firdausya | Nusantara
Sidang Illegal Logging di Kalimantan Gunakan Video Conference

ANTARA/Didik Suhartono
Ilustrasi--Suasana sidang telekonferensi yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno, Surabaya, Jawa Timur.

 

SIDANG kasus illegal logging dengan terdakwa Mansur bin Delewa, 50, asal Sulawesi Selatan, digelar melalui video conference, Senin (30/3). Pada sidang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, menghadirkan terdakwa secara daring dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sendawar, Kabupaten Kutai Barat.

Selain terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, melalui penyidik, juga menghadirkan para saksi dengan cara yang sama, termasuk penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Subhan menyampaikan kasus ini berawal ketika terdakwa didapati memiliki, menguasai, dan mengangkut kayu hasil illegal logging.

Baca juga: Dampak Covid-19, ODP Miskin di Klaten Dapat Bantuan Sembako

"Bersama pelaku, kami amankan kayu olahan jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 317 batang, dengan truk Isuzu (KT 8779 VC), di kilometer 45, Jalan Hauling HTI PT. Kelawit, di Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, 2 November 2019 lalu," jelas Subhan.

Lebih lanjut, Subhan menjelaskan setelah berkas dinyatakan lengkap pada 6 Januari, penyidik Gakkum LHK bersama dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap kedua kepada Kejaksaan Negeri Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada 7 Januari.

"Terungkapnya kasus illegal logging ini merupakan kerja sama yang baik antara Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Negeri Sendawar, serta BPHP Wilayah IX Samarinda dan BPKH Wilayah IV, Samarinda," tutur Subhan.

Penyidik menjerat Mansur bin Delewa dengan Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan penggunaan video conference ini merupakan terobosan dalam penegakan hukum.

"Kami mengapresiasi inovasi yang dilakukan Majelis Hakim PN Sendawar Kutai Barat," ungkapnya.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus korona, juga sebagai penerapan physical distancing demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Rasio menambahkan proses penegakan hukum yang terus dilakukan terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini. Hal ini menunjukkan negara terus hadir untuk melindungi sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Menindaklanjuti arahan Menteri LHK, kami tidak akan berhenti untuk melakukan pengawasan, dan menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan," pungkas Rasio. (OL-1)

Baca Juga

MI/Denny Susanto

Pasien Korona di Kalsel Sembuh Capai 30%

👤Denny Susanto 🕔Rabu 08 Juli 2020, 07:51 WIB
Kalsel mencatat ada 120 orang pasien covid sembuh yang berasal dari sejumlah rumah sakit dan lokasi karantina. Terbanyak pasien sembuh...
MI/Martinus Solo

Pasien Sembuh Covid-19 Harus Didukung

👤Martinus Solo 🕔Rabu 08 Juli 2020, 07:39 WIB
Empat pasien di Kota Sorong dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Saat di rumah, warga harus mendukung keberadaan...
ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Warga Balikpapan Minta Bantuan Sembako Diganti Uang

👤Rudi Agung 🕔Rabu 08 Juli 2020, 07:31 WIB
Hasil temuan anggota DPRD Kota Balikpapan bahwa masyarakat penerima bansos sembako meminta agar bansos sembako diganti uang karena lebih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya