Selasa 31 Maret 2020, 07:46 WIB

KPU Kotawaringin Timur Tunggi Arahan Penundaan Pilkada

Antara | Nusantara
KPU Kotawaringin Timur Tunggi Arahan Penundaan Pilkada

ANTARA FOTO/Moch Asim
Petugas menata kotak suara. KPU Kotawaringin Timur, Kalteng masih menunggu keputusan KPU Pusat terkait penundaan Pilkada 2020.

 

KOMISI Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, hingga Selasa (31/3) masih menunggu keputusan dari KPU Pusat mengenai penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
  
"Kami tentu harus menunggu petunjuk dari KPU RI. Apa kata KPU Pusat, tentu itu yang akan kami jalankan," kata Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih di Sampit.
  
Siti Fathonah mengemukakan hal itu terkait dengan hasil rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Pelaksana Tugas Ketua DKPP Muhammad di Gedung DPR RI, Jakarta, yang sepakat menunda pilkada serentak pada tahun ini.
  
Rapat memutuskan menunda tahapan pilkada. Keputusan itu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai dasar hukumnya. Penundaan pilkada serentak dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jika kondisi normal kembali, baru akan dibahas terkait dengan jadwal pilkada serentak.  Sebelumnya, KPU mengeluarkan surat keputusan terkait penundaan tahapan pilkada terkait dengan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). KPU RI memutuskan penundaan sejumlah kegiatan, seperti pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan verifikasi dukungan calon perseorangan.
  
Namun, kata Siti Fathonah, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sudah melantik 552 anggota PPS yang bertugas di 17 kecamatan untuk membantu pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, 23 September 2020.
  
"Intinya, nanti kami mengikuti apa kata KPU RI saja," kata Fathonah mengulangi pernyataannya.

baca juga: Konstruksi RS Darurat Pulau Galang Capai 92%
  
Meski begitu, Fathonah mengakui bahwa penyelenggara pilkada harus bekerja lebih keras karena penundaan ini akan berimbas pada sejumlah tahapan dan persiapan lainnya yang harus ada penjadwalan ulang secara hati-hati. Menurut dia, penundaan juga akan membawa dampak bagi semua pihak, khususnya di daerah. Ia memperkirakan penundaan pilkada akan berdampak terhadap anggaran karena saat ini pemerintah sedang fokus pada penanganan wabah Covid-19. (OL-3)
 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Kurang Modal Tangani Karhutla

👤RF/DW/PO/PT/N-2 🕔Jumat 03 Juli 2020, 05:40 WIB
Bangka Belitung masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kebakaran hutan dan lahan tergolong tinggi. Tahun lalu, misalnya, kejadian...
MI/RAMDANI

Bank Mandiri Rangkul Alumni UII

👤RO/N-2 🕔Jumat 03 Juli 2020, 05:30 WIB
Demi mendorong peningkatan transaksi elektronik, bank terbesar di Tanah Air itu me­rangkul Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia...
ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Bertumpu pada Rumah Sakit Lapangan

👤Faishol Taselan 🕔Jumat 03 Juli 2020, 05:20 WIB
Jumlah pasien covid-19 di Jawa Timur masih akan naik. Tekanan terberat dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya