Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

Anggitondi Martaon | Politik dan Hukum
DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

MI/MOHAMAD IRFAN
Kantor KPU RI

 

KOMISI II bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menunda Pilkada 2020. Penundaan dilakukan akibat wabah korona.

"Bahwa tahapan yang tersisa dan belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid ini ya ditunda," kata Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Politikus PDIP itu mengungkapkan, penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera disahkan di DPR.

"Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus," ujar dia.

Baca juga: Gaji ASN Pemprov Jabar Dipotong 4 Bulan untuk Tangani Covid-19

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan ketentuan yang diubah terkait tahapan Pilkada kepada pemerintah. Namun, pihaknya hanya mengajukan beberapa ketentuan, yaitu kewenangan KPU membatalkan Pilkada.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 122 Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada), kewenangan pembatalan Pilkada hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sementara gangguan bersifat nasional belum terakomodasi dalam aturan tersebut. "Nah kalau terjadi di beberapa provinsi itu kan ga diatur. Nanti mungkin kami mengusulkan KPU diberikan kewenangan menunda kalau lebih di beberapa provinsi," kata Arief.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menetapkan virus korona sebagai bencana nasional. Masa tanggap darurat diperpanjang hingga 29 Mei 2020.

Keputusan tersebut berimplikasi pada berbagai sektor, salah satunya tahapan Pilkada 2020. KPU pun menunda empat tahapan karena melibatkan banyak orang dan berpotensi memperluas penyebaran korona.

Adapun empat tahapan Pilkada 2020 yang tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 <1112020> yaitu, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Kemudian, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih serta tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. (Medcom.id/OL-4)

Baca Juga

Ilustrasi

Polri Tangkap Anggota KKB Penembak Warga Sipil di Papua

👤Yakub Prtyatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:11 WIB
Anggota KKB itu menembak satu warga sipil di Jalan Trans Papua Magataga, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan...
Antara

Perpanjangan SIM Dibuka, Polri Beri Dispensasi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:09 WIB
“Bahwa Polda dan Polres, mulai hari ini telah membuka kembali pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM,” tutur Kadiv Humas...
MI/Susanto

@lbp_real Ditangguhkan, Luhut: Saya tidak Punya Akun Twitter

👤Henri Siagian 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:05 WIB
Akun Instagram Luhut telah memiliki 31 ribu pengikut dan sudah mendapatkan verifikasi dan bertanda centang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya