Minggu 29 Maret 2020, 20:30 WIB

Di Tengah Wabah Korona, Besok DPR tetap Bersidang

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Di Tengah Wabah Korona, Besok DPR tetap Bersidang

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.
Suasana Rapat Paripurna ke-11 DPR masa persidangan II tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/02/2020)

 

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mengakhiri masa reses dan akan menggelar sidang paripurna dimulainya masa persidangan III,  Senin (30/3). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyatakan fungsi legislatif anggota dewan tetap harus berjalan di tengah pandemi korona (covid-19).

Ia menjamin pembahasan rancangan undang-undang juga akan tetap berjalan, termasuk prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya seperti omnibus law. "Diusahakan tugas-tugas anggota dewan tetap jalan dalam rangka mendukung pemerintah. Pembahasan RUU juga harus tetap jalan," ucap Azis saat dihubungi, Minggu (29/3).

Jelang pembukaan masa sidang III, Sekretariat Jenderal DPR telah menetapkan tata cara paripurna menyesuaikan situasi. Berdasarkan surat bernomor SJ/04594/SETJEN DAN BK-DPRRI/SP.06/03/2020 yang diterbitkan pada 27 Maret lalu, terdapat sembilan poin tata cara pelaksanaan rapat paripurna DPR esok hari.

Tata cara paripurna antara lain pembatasan akses masuk menuju ruang sidang, pengecekan kesehatan dan penyediaan bilik disinfektan, pembatasan perwakilan fraksi/komisi/alat kelengkapan dewan, pengaturan posisi duduk secara berjarak, dan penyediaan akses rapat secara daring.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga mengatakan fungsi pengawasan dan legislasi dewan harus berjalan di tengah situasi tanggap darurat pandemi korona saat ini. Ia mendorong agar pemerintah menginisiasi rencana perubahan dan penggeseran alokasi anggaran dalam UU APBN 2020 untuk memastikan dana penanganan pandemi covid-19 terjamin.

"Kami akan meminta pemerintah ajukan RUU Perubahan UU APBN tersebut atau bahkan perubahannya dapat dilakukan via Perppu. Ini untuk memastikan agar pemerintah siap dengan konsekuensi anggaran belanja yang harus ditanggung ketika memutuskan kebijakan penanganan korona seperti halnya menetapkan karantina kewilayahan yang menurut UU 6/2018 maka kebutuhan barang pokok rakyat harus disediakan pemerintah," ucap Arsul.

Mengenai omnibus law yang sebelumnya ditetapkan sebagai prioritas, Arsul mengatakan prosesnya di DPR bisa terus berjalan. Hanya saja, kondisi saat ini dengan semuanya masih fokus pada wabah korona, fraksi-fraksi hanya sebatas mempersiapkan DIM (daftar inventarisasi masalah) yang akan diajukan.

"Akan tetapi, RDPU (rapat dengar pendapat umum) untuk menjaring aspirasi masyarakat sepertinya belum bisa dilakukan dengan situasi sekarang. Dari sisi time frame sendiri, maka pembahasan omnibus law pasti akan mundur," ucapnya. (M-4)

Baca Juga

Ilustrasi

Polri Tangkap Anggota KKB Penembak Warga Sipil di Papua

👤Yakub Prtyatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:11 WIB
Anggota KKB itu menembak satu warga sipil di Jalan Trans Papua Magataga, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan...
Antara

Perpanjangan SIM Dibuka, Polri Beri Dispensasi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:09 WIB
“Bahwa Polda dan Polres, mulai hari ini telah membuka kembali pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM,” tutur Kadiv Humas...
MI/Susanto

@lbp_real Ditangguhkan, Luhut: Saya tidak Punya Akun Twitter

👤Henri Siagian 🕔Selasa 02 Juni 2020, 16:05 WIB
Akun Instagram Luhut telah memiliki 31 ribu pengikut dan sudah mendapatkan verifikasi dan bertanda centang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya