Minggu 29 Maret 2020, 19:31 WIB

Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah

MI/SUPARDJI RASBAN
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono akan menutup jalan di Tegal untuk mencegah penyebaran covid-19.

 

PENDIRI Lembaga Survei Indonesia Denny JA menyarankan Presiden Jokowi segera berlakukan karantina wilayah. Ini satu satunya cara agar virus korona tidak semakin menyebar ke berbagai daerah terlebih akan ada arus mudik menjelang puasa dan lebaran.

Menurut Denny, Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina wilayah. Itu diatur dalam UU 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Masalahnya karantina wilayah itu kewenangan pemerintah pusat. Namun kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya misalnya, Solo, Bali, Tegal, Papua dan Maluku," kata Denny melalui keterangan resmi, Minggu (29/3).

Ia mengatakan keputusan pemda memang bertindak tidak sesuai aturan, namun persepsi publik memihak mereka. Pemda dianggap peduli kepada masyarakat.

"Jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus korona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi," jelasnya.

Baca juga: Polisi Tunggu Kebijakan Pemerintah soal Lockdown

Amerika Serikat dan Italia cukup menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan Tiongkok dari sisi angka terpapar covid-19 di Amerika dan angka kematian di Italia. Salah satu penyebabnya karena pemerintah kedua negara dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah.

"Yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar," tambahnya. 

Denny bahkan menyatakankan Jokowi jangan berhenti di tingkat himbauan. Namun harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda.

Di era ini publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia sebagai resiko.

"Civil Society dan pengusaha di era pandemik ini sangat ditunggu peran sertanya. Pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah," pungkasnya. (A-2)

Baca Juga

Ilustrasi

Oknum Anggota DPRD Seruyan Tersangka Narkoba

👤Sri Utami 🕔Selasa 02 Juni 2020, 15:01 WIB
Oknum anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, M Erwin Toha alias Erwin ditangkap polisi diduga mengkonsumsi dan memiliki...
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

DPR: Penangkapan Nurhadi Momentum Bereskan Mafia Peradilan

👤Putra Ananda 🕔Selasa 02 Juni 2020, 15:00 WIB
Jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi ini maka ini akan membantu dunia peradilan kita untuk mendapatkan peningkatan...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

ICW Desak KPK Gunakan Pasal TPPU untuk Nurhadi

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 02 Juni 2020, 14:27 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengungkapkan terkait kasus tersebut, KPK harus mengembangkan lagi dengan delik dugaan pencucian...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya