Minggu 29 Maret 2020, 18:30 WIB

Alihkan Anggaran Infrastruktur ke Penanganan Covid 19

Aries Wijaksena | Politik dan Hukum
Alihkan Anggaran Infrastruktur ke Penanganan Covid 19

istimewa
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esterlita Runtuwene

 

KETUA Komisi IX DPR RI Felly Esterlita Runtuwene meminta pemerintah serius dalam penanganan wabah Covid-19 lewat anggaran yang ada di APBN 2020. Felly mengatakan, penanganan virus ini tidak boleh ada batasan. Dimana minimal Rp250 triliun, atau 10 persen hingga 15 persen dari APBN 2020 yang berjumlah Rp2.540 triliun segera dikucurkan untuk daerah-daerah yang tingkat kasus Covid-19 sangat tinggi.

“Jumlah korban meninggal kita sudah lebih dari 100. Padahal kasus positifnya hanya di angka 1.000 lebih. Death rate kita berarti 8,8 persen. Ini menjadi angka tertinggi di Asia dan nomor dua di dunia. Dan ini terjadi setiap hari. Berarti ada yang salah atau belum on the track dalam penanganannya,” bebernya kepada wartawan, Minggu (29/3).

Politisi Partai Nasdem itu mendesak pemerintah untuk menahan anggaran pembangunan infrastruktur ke Covid-19. “Kami, Komisi IX sangat memahami keadaan pemerintah hari ini. Tapi tidak ada jalan lain selain fokus anggaran ke Covid-19. Untuk pembangunan fisik, infrastruktur sebaiknya di-hold dulu. Realokasikan ke Covid-19,” ungkap Felly,

Menurut dia, anggaran sebesar Rp250 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan penambahan infrastruktur laboratorium Covid-19 yang memadai di seluruh propinsi. Khususnya di rumah-rumah sakit rujukan. “Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai 8 persen, kita harus punya infrastruktur laboratorium yang memadai dengan alat-alat yang berstandar WHO,” terang Felly.

Bagi Felly, angka tersebut menunjukkan lemahnya penanganan Covid-19 dalam dua sisi, yakni perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara. Terlebih, perlindungan terhadap para tenaga medis. “Kita fokus bereskan Covid-19 ini dulu. Guna apa pembangunan maju, tapi generasi bangsa kita tewas karena virus ini. Jika Covid ini beres, baru bicarakan pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, anggaran yang akan dialihkan nanti akan digunakan untuk pemeriksaan secara massal kepada seluruh warga, agar diagnosa Covid-19 bisa segera diikuti dengan perawatan intensif. “Pemerintah harus segera melakukan rapid test secara massive di tiap-tiap kecamatan, dan diteruskan dengan pemeriksaan Swab dan PGR (Polymerase Chain Reaction),” katanya.

Selain itu, anggaran ini juga untuk menyewa tenaga medis dan volunteer untuk test Covid-19. “Pemerintahan harus segera melakukan rapid test secara massive di tiap-tiap kecamatan. Anggaran ini juga untuk menyewa tenaga medis dan volunteer untuk test Covid-19. Kita harus sediakan payung sebelum hujan. Bukan sudah hujan baru cari payung. Jangan sampai sudah dilakukan partial lockdown, tapi kemudian hanya menunggu jika ada pasien yang positif baru bergerak,” desak Felly.

Felly menilai, harus ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, dia mengusulkan adanya kepres tentang status bencana non-alam. Kedua, harus ada alokasi anggaran yang memadai. Menurut dia, belum optimalnya penanganan adalah dalam hal alokasi anggaran yang belum jelas. Oleh karena itu, seiring dengan rencana karantina wilayah yang tengah disiapkan oleh pemerintah, dia mengusulkan anggaran untuk penanganan Covid-19 setidaknya di angka 10 sampai 15 persen APBN.

Untuk mengalokasikan anggaran tersebut, Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu pengganti UU APBN Tahun anggaran 2020. Dengan Perppu tersebut, lanjut Felly, realokasi anggaran berbagai sektor bisa dilakukan dengan cepat. Dia menilai Inpres No 4 Tahun 2020 tidak memadai untuk pola penanganan yang serius terhadap wabah ini. Selain pelaksanaannya juga belum terlihat hingga detik ini, alokasinya juga jauh dari memadai. (A-2)

Baca Juga

Ilustrasi

Komite I DPD Tolak PIlkada Serentak 2020, Begini Pertimbangannya

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Juni 2020, 23:48 WIB
Keselamatan rakyat harus jadi perttimbangan penyelenggaraa negara dalam menggelar hajat demokrasi yang melibatkan massa di tengah pandemi...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

ICW Kritik Firli yang Absen Konferensi Pers Penangkapan Nurhadi

👤Antara 🕔Selasa 02 Juni 2020, 22:41 WIB
Berkaca ke belakang, kata dia, Ketua KPK pada periode sebelumnya seringkali hadir dalam konferensi pers yang terkait langsung dengan elit...
MI/Ramdani

Muhammadiyah Ingatkan Presiden Jokowi Perbaiki Komunikasi Politik

👤Nur Azizah 🕔Selasa 02 Juni 2020, 20:53 WIB
Menurut Muti, masukan itu karena pernyataan pembantu presiden yang kerap tidak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya