Minggu 29 Maret 2020, 13:55 WIB

Jika Jakarta Dikarantina: Pemerintah Butuh Rp8,4 Triliun

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Jika Jakarta Dikarantina: Pemerintah Butuh Rp8,4 Triliun

MI/Ramdani
Suasana sepi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada 29 Maret 2020

 

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat, Mujiyono mengungkapkan jika Jakarta diputuskan untuk dikarantina, maka pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp8,4 triliun. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk penyaluran bantuan kepada 11,06 juta penduduk Jakarta selama masa karantina.

Berdasarkan perhitungan pihaknya, dana Rp8,4 triliun itu dipakai untuk pemberian bantuan makanan untuk warga penerima subsidi dengan memberdayakan ojek online atau pemberian bantuan dengan jalur RT/RW hingga bantuan makanan untuk seluruh penduduk Jakarta.

"Ada beberapa skema yang saya tawarkan. Pertama bantuan untuk warga penerima subsidi. Saya ambil dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS tahun 2016. Saat itu, tercatat paling banyak jumlahnya mencapai 3,48 juta. Jika dikalikan Rp33.000 per hari untuk makan sesuai angka kebutuhan gizi, maka total yang dibutuhkan Rp1,6 triliun," ungkap Mujiyono dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (29/3).

Pada skema ini, Mujiyono menyarankan agar pemerintah menanggung kebutuhan alat pembersih sabun, susu balita, kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, kebutuhan air minum, dan operasional ojek online untuk mengantarkan paket makanan ke warga terdampak itu.

"Sehingga total hitungan pada skema pertama ini dibutuhkan Rp4,4 triliun untuk biaya lockdown," ucap Mujiyono.

Baca juga: Pemerintah Segera Tutup Arus Transportasi ke Luar Jakarta

Selanjutnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga mengusulkan skema pemberian bantuan untuk 40 persen warga dengan pendapatan dari Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial yang mencapai 4,4 juta warga. Dengan skema ini, Pemerintah bisa mendukung warga kalangan bawah sesuai data BDT.

"Kalau 4,4 juta kalangan bawah ditanggung makannya selama 14 hari, maka dibutuhkan Rp2,044 triliun. Jika ditambah kebutuhan lainnya, seperti alat pembersih sabun, susu/MPASI, makanan tambahan lansia dan lainnya, maka total dibutuhkan Rp4,9 triliun," imbuhnya.

Selain itu, Mujiyono membuat skema tanpa pemberdayaan ojek online untuk pendistribusian bantuan pokok berupa pangan itu. Dia membuat skema agar bantuan tersebut diberikan dalam bentuk transfer kas atau bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, dia menyarankan agar skema BLT ini tidak dipakai karena rawan penyelewengan meski total biaya yang dibutuhkan lebih kecil ketimbang pemberdayaan ojek online untuk pengantaran makanan.

"Lockdown dibutuhkan Jakarta untuk mencegah penyebaran covid-19 terus meluas. Saya kira, Jakarta siap. Apalagi, APBD DKI Jakarta mencapai Rp87,95 triliun. Uang pajak dari rakyat harus dikembalikan untuk rakyat di saat pandemi korona seperti ini," tandas Mujiyono. (OL-14)

 

Baca Juga

Antara/Muhammad Adimaja

Dalam Dua Pekan Hampir 3.000 SIKM Diterbikan Pemprov DKI Jakarta

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 02 Juni 2020, 23:56 WIB
Sementara permohonan yang ditolak mencapai 36.857 permohonan SIKM dan menunggu validasi penjamin ada 1.680 permohonan dan 19.577 permohonan...
AntaraDhemas Reviyanto

Tak Terapkan Protokol Kesehatan, Perusahaan Didenda Rp20 Juta

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 02 Juni 2020, 23:29 WIB
Penemuan ini berdasarkan sidak yang dilakukan pada hari ini. Atas pelanggaran itu, Disnaker memberikan sanksi denda kepada perusahaan...
MI/Susanto

Polisi: Dwi Sasono tidak Terindikasi Jaringan Pengedar Narkoba

👤Antara 🕔Selasa 02 Juni 2020, 22:56 WIB
PENYIDIK Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tidak menemukan adanya indikasi aktor Dwi Sasono alias DS terlibat dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya