Sabtu 28 Maret 2020, 19:37 WIB

Gubernur Sumut Keluarkan 15 Seruan ini untuk Tangani Covid-19

Yoseph Pencawan | Nusantara
Gubernur Sumut Keluarkan 15 Seruan ini untuk Tangani Covid-19

Antara
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi

 

GUBERNUR Sumatra Utara Edy Rahmayadi menerbitkan 15 poin seruan kepada bupati/wali kota serta kalangan dunia usaha terkait dengan percepatan penanganan wabah korona di provinsinya.

Seruan yang tertuang dalam surat Gubernur Sumut bernomor 184/TU/III/2020, terdiri dari 12 seruan yang ditujukan kepada bupati/wali kota serta perangkat daerah pemprov, dan tiga poin untuk masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha.

Baca juga: Purbalingga Sanksi Rp500 Ribu bagi ODP Kedapatan Jalan-Jalan

A. Kepada bupati/wali kota serta perangkat daerah

1. Laksanakan Inpres

Bupati/wali kota dan perangkat daerah pemprov diperintahkan untuk segera melaksanakann Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi anggaran, serta percepatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

Bupati/wali kota dan perangkat daerah pemprov diperintahkan melakukan pemetaan kegiatan dan memprioritaskannya pada penanganan isu covid-29 dengan tetap mempertahankan kestabilan ekonomi masyarakat.

2. Terapkan lima protokol

Poin kedua adalah perintah untuk menerapkan sepenuhnya lima protokol penanganan covid-19. Meliputi penanganan kesehatan, komunikasi publik, transportasi dan area publik, institusi pendidikan, dan menjaga pintu masuk ke wilayah Sumut.

3. Pangkas anggaran

Perintah untuk memangkas anggaran kegiatan-kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 yang manfaatnya tidak langsung menyentuh masyarakat.

4. Perjalanan dinas

Perintah untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah atau ke luar negeri.

5. Tunda kegiatan

Perintah untuk menunda seluruh kegiatan berupa rapat-rapat atau pertemuan yang menghadirkan banyak peserta.

6. Tiadakan kegiatan keramaian

Perintah untuk meniadakan kegiatan yang menghadirkan orang banyak dan aktivitas-aktivitas yang mengundang keramaian, kecuali pasar atau rumah makan untuk penyedia konsumsi dan toko obat/apotek penyedia obat-obatan serta sarana pemeliharaan kesehatan.

7. Utamakan program padat karya

Memerintahkan instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama OPD sektor pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan, pengelola dana desa dan program pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan kota agar mengutamakan program padat karya untuk membantu masyarakat, membantu para pekerja harian, petani, buruh tani dan nelayan. Namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman.

8. Tim Pengendali Inflasi

Perintah kepada Tim Inflasi Daerah (TPID) agar dapat menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga-harga dengan tetap memerhatikan kesejahteraan petani. Pada poin ini Gubernur juga menginstruksikan agar jangan sampai ada yang melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga.

"Kami akan tindak tegas jika menemukan para penimbun atai spekulan harga," tulis Gubernur.

9. Belajar dari rumah

Perintah kepada sekolah-sekolah, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk melakukan belajar dari rumah dengan sistem daring atau belajar online dari rumah.

10. Kerja dari rumah

Perintah untuk mengatur sistem kerja perkantoran, baik swasta maupun pemerintah, melalui sistem kerja dari rumah (work from home). Menyesuaikan sistem kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Sumut, selama dua pekan terhitung mulai Kamis (26/3).

11. Stok pangan

Perintah untuk mempercepat realisasi rencana belanja daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Bulog agar dapat menjaga stok bahan pangan utama yang cukup sampai dengan enam bulan ke depan, terutama beras.

12. Tutup tempat hiburan

Perintah untuk menutup sementara tempat-tempat hiburan selama dua minggu ke depan.

Baca juga: Jubir Gugus Tugas Pastikan Gubernur Sumut tidak sedang Isolasi

Baca juga: Gubernur Ganjar Tetapkan Pemudik ke Jateng Otomatis Berstatus ODP

B. Kepada kalangan dunia usaha dan masyarakat.

1. Social distancing

Menerapkan social distancing atau menjauhi kerumunan orang dan physical distancing atau menjaga jarak fisik antarmanusia serta disiplin untuk hidup sehat.

2. Kerja dari rumah

Imbauan untuk memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pekerja instansi pemerintau dan swasta. Bagi kalangan pekerja industri untuk memberlakukan sistem bekerja bergiliran semaksimal mungkin dengan tetap memberikan hak pekerja dan jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja atau penghentian kontrak kerja.

3. Penundaan cicilan

Mengimbau sektor UMKM dan pekerja informal, seperti transportasi online dapat memanfaatkan kebijakan penundaan cicilan UMKM dan transportasi online yang diberikan pemerintah pusat.

Gubernur juga mendorong masyarakat untuk membeli produk UMKM dengan mamaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem penghantaran langsung menggunakan aplikasi belanja online untuk meminimalisir pertemuan langsung, dengan tetap menjaga kebersihan dan kewaspadaan. (X-15)
 

Baca Juga

Dok. DPD RI

Banyuwangi Dinilai Siap Masuk Era Kenormalan Baru

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Juni 2020, 23:25 WIB
Ia memuji kesigapan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani penyebaran pandemi...
ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Bandara YIA Kulon Progo Mulai Aktif

👤Antara 🕔Selasa 02 Juni 2020, 23:02 WIB
Maskapai yang melayani penerbangan tersebut yakni Garuda, Citilink, Lion, Sriwijaya Air, dan menyusul penerbangan lainnya seperti...
Dok. Pribadi

Petrus Uropmabin Puji Komitmen Surya Paloh untuk Papua

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 02 Juni 2020, 22:28 WIB
Sosok Surya Paloh bagi orang Papua adalah seorang nasionalis sejati yang melihat Indonesia secara utuh dari Sabang sampai Merauke, dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya