Jumat 27 Maret 2020, 15:14 WIB

Bawaslu: Jika Persiapan Pilkada Tidak Cukup, Harus Ada Perppu

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Bawaslu: Jika Persiapan Pilkada Tidak Cukup, Harus Ada Perppu

MI/PIUS ERLANGGA
Ketua Bawaslu Abhan

 

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menuturkan pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunda sejumlah tahapan pilkada seiring merebaknya wabah virus Korona.

Menurutnya ditundanya sejumlah tahapan pilkada berpotensi mengganggu waktu untuk mempersiapkan pemungutan suara yang akan digelar pada 23 September 2020. Oleh karena itu, demi kepastian hukum menurutnya presiden perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Seandainya KPU menunda tahapan sekarang sampai Mei atau Juni, maka harus dilihat kembali apakah sisa waktu cukup untuk menyelesaikan tahapan? Kalau tidak (cukup waktu), harus ada Perppu," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers di Jakarta, pada Jumat (27/3).

Sambil menunggu Perppu, ujarnya, Bawaslu juga Bawaslu telah mengeluar surat edaran (SE) pengawasan penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020.

Bawaslu, imbuhnya, terus melakukan koordinasi dengan KPU terkait tahapan pilkada yang terganggu akibat mewabahnya coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Pada Selasa (24/3) Bawaslu telah menerbitkan SE Nomor:025UK.BAWASLUIPM.00.00I3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam SE tersebut, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penundaan tahapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota.

Apabila KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota masih menjalankan tahapan pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran untuk melakukan penundaan. Apabila saran penundaan tidak dilaksanakan. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

Demikian juga, pelantikan PPS tetap akan dilaksanakan oleh KPU KablKota, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penundaaan. Di samping itu, Abhan menuturkan seluruh jajaran Bawaslu diminta melaksanakan pemetaan di masing-masing daerah yang berdampak Covid-19 dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

"Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) beserta panwaslu kelurahan/desa yang sudah dilantik agar menunda semua aktifitas terhitung mulai 31 Maret 2020," tuturnya.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penundaan beberapa tahapan pilkada seperti pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual calon perseorangan, dan penelitian (coklit), dan pemutahiran data pemilih. (OL-4)

Baca Juga

DOK DPR RI

Semangat Para Petani Harus Tetap Terjaga

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Mei 2020, 08:00 WIB
Hero mengimbau BUMN berperan serta membantu mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri, sehingga ke depan harga bahan pangan dalam negeri...
MI/ Adam Dwi

Wapres: Di Balik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 24 Mei 2020, 20:11 WIB
Dalam khotbahnya, ungkap Masduki, Wapres Ma'ruf menyingung perayaan lebaran tahun ini berada dalam kondisi keprihatinan karena pandemi...
MI/ Adam Dwi

Wapres: Hadapi Pandemi Korona dengan Optimistis

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 24 Mei 2020, 19:58 WIB
“Tidak boleh ada pesimisme. Tidak boleh putus asa. Dalam agama tidak boleh berputus asa harus terus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya