Jumat 27 Maret 2020, 12:43 WIB

Jatim Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

Aries Wijaksena | Nusantara
Jatim Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

Pemprov Jatim
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin rapat untuk antisipasi dampak ekonomi dari wabah korona.

 

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi melalui video conference dengan 38 kepala daerah kabupaten/kota terkait pandemi COVID-19 di Gedung Negara Grahadi, Jumát (27/3). 

Khofifah menyampaikan kepada seluruh Kepala daerah untuk mengantisipasi kemungkinan terus melonjaknya angka penyebaran corona di Jawa Timur, serta prediksi dampak sosial ekonomi yang akan terjadi akibat Covid-19. 

Hadir dalam video conference tersebut, Wakil Gubernur Emil Dardak, Tim Gugus Tugas, serta nara sumber dari Kanwil Bank Indonesia (BI)  Difi A Johansyah,  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim Bambang Mukti Riyadi, kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Alexander Rudi Setiyadi, dan Kanwil Perbendaharaan Jatim Dedi Setiyadi.

“Ini bagian dari kordinasi  berbagai  upaya mitigasi bersama, karena diperkirakan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini cukup besar. Termasuk potensi terjadinya krisis didalamnya. Tetapi beberapa payung hukumnya masih harus disosialisasikan misalnya Kepres Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid - 19, Inpres No 4/2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19,  Permenkeu tentang dana bagi hasil, DAU dan dana insentif, SE Mendagri dan SE Menpan /RB dan sebagainya. Pemahaman atas payung hukum harus jelas sehingga tindak lanjut di lapangan bisa cepat,” ungkap Khofifah usai video conference. 

Khofifah mengatakan, fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah perputaran ekonomi masyarakat menurun drastis setelah diterapkannya kebijakan social atau physical  distancing, pembatasan perjalanan, dan penutupan berbagai destinasi pariwisata. Akibatnya, berbagai sektor ekonomi terdampak, seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan keuangan.

“Belum lagi secara psikologis ada  masyarakat  yang melakukan aksi panic buying sehingga sejumlah kebutuhan menjadi langka di pasaran dan mahal,. Efeknya pun cukup terasa pada penurunan daya beli masyarakat,” imbuhnya. 

Pemprov Jatim, kata Khofifah, akan mengikuti seluruh paket kebijakan ekonomi yang digulirkan Pemerintah pusat. Diantaranya adalah memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas, pertemuan yang bisa ditunda dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan masyarakat akan dipangkas. Selanjutnya, anggaran tersebut akan dialokasikan ulang untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan , sosial maupun   ekonomi.

“Juga persoalan mengenai ketersediaan bahan pokok. Pemprov Jatim akan memastikan seluruh stok pangan yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

Terkait dampak ekonomi lainnya, seperti kemungkinan terjadinya kredit macet Khofifah mengatakan Pemerintah Pusat melalui OJK memberikan relaksasi kredit  untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank. Selain itu, penangguhan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Semuanya butuh penjelasan lebih detail . Maka OJK dan BI perwakilan Jatim menjadi nara sumber dalam rakor hari ini.

“Berbagai langkah ini akan berhasil jika didukung oleh seluruh elemen bangsa. Forkopimda,  pemerintah provinsi, instansi vertikal ,  organisasi profesi terutama IDI , PPNI,  pelaku usaha, umkm, pedagang, masyarakat dan lain sebagainya. Kita harus kolaborasi. Bergotong royong menghadapi covid-19 ini,”pungkas Khofifah. (A-2)

Baca Juga

ANTARA

Pasien Sembuh Covid-19 Terus Bertambah

👤MI 🕔Selasa 07 April 2020, 04:30 WIB
SEJUMLAH pasien positif covid-19 di beberapa daerah sembuh sehingga mereka diperbolehkan pulang ke rumah...
MI/Denny Susanto

Anggaran Korona Jangan Dikorupsi

👤Denny Susanto 🕔Selasa 07 April 2020, 03:45 WIB
PEMANFAATAN anggaran tanggap darurat penanganan pandemi covid-19 atau virus korona jangan sampai...
ANTAR

Pemudik Kucingkucingan dengan Petugas

👤MI 🕔Selasa 07 April 2020, 03:05 WIB
SEJUMLAH pemudik tidak menghiraukan imbauan pemerintah agar tidak pulang kampung di tengah pandemi virus korona...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya