Kamis 26 Maret 2020, 22:25 WIB

Sidang E-Court Langkah Positif untuk Masa Depan Peradilan

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Sidang E-Court Langkah Positif untuk Masa Depan Peradilan

MI/ M Irfan
Barita Simanjuntak

 

INDONESIA mulai menerapkan persidangan virtual atau E-Court setelah Pemerintah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai upaya mencegah menyebarnya wabah virus korona (covid-19),

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara langsung melaksanakan terobosan Sidang E-Court bersama dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang untuk melakukan sidang Acara Persidangan Biasa (APB) dengan menggunakan sarana E-Court, Selasa (24/3).

Adapun PN Jakarta Selatan telah melakukan sidang perkara tindak pidana umum secara online atau melalui teleconference dengan menggunakan aplikasi zoom dengan terdakwa yang berada di Rutan.

Menurut Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, penerapan E-Court merupakan hal yang positif dan progresif untuk peradilan di Indonesia karena telah mulai ditetapkan.

“Cepat, sederhana, dan biaya ringan, ini adalah konsep yang sangat positif untuk ke depan,” ujar Barita kepada Media Indonesia, Kamis (26/3).

Hal positif lainnya yang bisa dipetik dari sidang digital ialah bisa mengefesienkan waktu karena tak perlu menunggu terdakwa datang ke tempat sidang.

Ini harus dilanjut oleh Mahkamah Agung agar ke depannya bisa dilanjut. Saya kira bisa dilakukan penyesuaian selain di Pengadilan Negeri,” tutur Barita.

“Misalnya dalam proses hukum di Kepolisian atau di Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) sudah melakukan E-Court juga sebelumnya,” tambahnya.

Barita berharap sistem peradilan digital akibat adanya wabah korona ini bisa berlanjut dan terintegrasi, tidak hanya persidangan tapi seluruh perkara itu bisa menerapkan sistem online.

Namun, terkait persidangan yang butuh pengaturan lebih lanjut, dan memiliki alat berat yang butuh bukti spesifik terdakwa harus tetap menghadiri sidang secara langsung.

“Tentu misalnya dalam pembacaan dakwaan atau proses verifikasi, dokumen, masih bisa digital, tapi kalau menghadirkan alat bukti kita harus ada menunjuk pelaksanaannya agar tak terjadi kesalahan distorsi,” ujarnya.

Ia pun menilai bahwa pelaksanaan persidangan secara e-Court ini ada landasannya selain karena situasi pandemi, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengatur teknis judisial proses peradilan.

Yang kedua, dalam perkembangan sistem peradilan, Barita menuturkan bahwa saat ini sudah ada keinginan kuat untuk melakukan reformasi sistem peradilan menjadi agenda jangka pendek 2020.

“ Pelaksanaan SPPT (sistem peradilan pidana terpadu) antara Kepolisian-Kejaksaan-(KPK)-Peradilan -Lembaga Pemasyarakatan yang dimulai dari administrasi penanganan perkara pidana terpadu, kerangka besarnya sudah ada,” ucapnya.

Maka, penting bagi MA untuk mengeluarkan pedoman dalam perkara apa saja yang dapat dilakukan persidangan secara E-Court dan dalam tahapan persidangan mana saja.

“Kejaksaaan membuat pedoman penuntutan mengikuti pedoman peradilan yg dibuat MA dan demikian juga Kepolisian dan KPK. Maka, peradilan akan berjalan tertib dan tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaannya,” ujar Barita. (OL-8)

Baca Juga

Antara/Rivan Awal lingga

Kapolri ke Lulusan Akpol : Ucapkan Tolong, Maaf, dan Terima Kasih

👤Tri Subarkah 🕔Senin 06 Juli 2020, 23:07 WIB
Mantan Kabareskrim tersebut memaparkan agar dapat dihargai, para perwira muda tersebut harus sering mengucapkan kata tolong, maaf, dan...
MI/Sumaryanto Bronto

Ketua Ombudsman RI Lolos Uji Kualitas Seleksi Calon Anggota KY

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 06 Juli 2020, 22:50 WIB
"Dari 107 orang peserta seleksi kualitas online pemilihan calon anggota Komisi Yudisial, yang dinyatakan lulus sebanyak 55...
MI/Susanto

Kuasa Hukum Janji Bisa Hadirkan Ki Gendeng Pamungkas di Sidang MK

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 06 Juli 2020, 21:41 WIB
Menurutnya, Ki Gendeng Pamungkas yang merupakan kliennya berbeda dengan Iman...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya