Kamis 26 Maret 2020, 17:54 WIB

UU Karantina Kesehatan Harus Segera Diterapkan

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
UU Karantina Kesehatan Harus Segera Diterapkan

MI/Tiyok
Penerapan Undang-Undang Karantina Kesehatan

 

PENERAPAN Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan harus segera dilakukan. Hal itu mengingat jumlah pasien positif Covid-19 yang terus bertambah.

"Imbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah tidak menjadi kewajiban bagi warga sehingga masih banyak yang beraktivitas di luar, tidak hanya pekerja dengan upah harian namun juga pekerja perkantoran dan pertokoan tetap masuk kerja," ujar Anggota DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi, Kamis, (26/3).

Selain itu, angkutan umum seperti KRL, bus umum, hingga angkot masih dipenuhi penumpang. Surat Edaran Kapolri yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu, sementara di sejumlah daerah tetap menggelar kegiatan rutin seperti biasa.

Mengingat pelaksanaan imbauan tidak maksimal, sudah saatnya pemerintah meningkatkan tensi ke yang lebih berat yakni sifatnya wajib. Bagi yang melanggar harus dikenai sanksi pidana atau denda.

"Untuk itu, maka penerapan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sudah mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini sudah sangat menprihatinkan. Penyebaran virus sangat masif sementara interaksi sosial masih terjadi," ujar Baidowi.

Baidowi berpendapat pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina atau lockdown untuk kota-kota besar dengan penyebaran covid-19 sangat sporadis, khususnya DKI Jakarta. Karantina secara ketat bisa dilakukan per-wilayah secara bertahap.

"Tidak perlu semua wilayah NKRI sekaligus sambil menunggu perkembangan," ujar Baidowi.

Disebutkan Baidowi, Pasal 49 ayat 3 UU 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri.

"Maka menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina. Jika pelaksanaan UU 6 Tahun 2018 terkendala belum ada PP, itu hanya soal teknis yang mana bisa dikebut penyusunannya," ujar Baidowi.

Nantinya jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang. Salah satunya memastikan ketersediaan bahan pangan bagi warga yang tidak boleh beraktivitas di luar. (OL-2)

Baca Juga

MI/Susanto

Mahfud Tegaskan tak Ada Rencana Bebaskan Napi Koruptor

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 04 April 2020, 22:49 WIB
Mahfud menjelaskan, sejak 2015 silam, memang Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan mengubah untuk merevisi PP 99 tahun 2012....
Antara/Indrianto Eko Suwarso

KPK : Arminsyah Salah Satu Jaksa Terbaik

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 April 2020, 21:39 WIB
Ali Fikri yang juga berlatar belakang sebagai jaksa di KPK itu menyatakan sosok Arminsyah merupakan panutan bagi para...
MI/AGUS MULYAWAN

Hasil Rapid Test, 3 Pegawai dan 1 OB di DPR Positif Covid-19

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 April 2020, 19:22 WIB
Indra menuturkan, keempat orang yang terindikasi positif korona melalui rapid test tersebut belum bisa 100% dikatakan sebagai pasien...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya