Kamis 26 Maret 2020, 17:20 WIB

DPR: UU Karantina Kesehatan Harus Segera Diterapkan

Putri Rosmalia Octaviyani | Humaniora
DPR: UU Karantina Kesehatan Harus Segera Diterapkan

MI/Susanto
Anggota DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi.

 

ANGGOTA DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi, mengatakan penerapan UU Karantina Kesehatan harus segera dilakukan. Hal itu mengingat jumlah pasien positif Covid-19 yang terus bertambah.

"Imbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah tidak menjadi kewajiban bagi warga sehingga masih banyak yang beraktivitas di luar, tidak hanya pekerja dengan upah harian namun juga pekerja perkantoran dan pertokoan tetap masuk kerja," ujar Baidowi, dalam keterangan tertulis, Kamis, (26/3).

Selain itu, angkutan umum seperti KRL, bus umum, hingga angkot masih dipenuhi penumpang. Surat Edaran Kapolri yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu, sementara di sejumlah daerah tetap menggelar kegiatan rutin seperti biasa.

Mengingat pelaksanaan imbauan tidak maksimal, sudah saatnya pemerintah meningkatkan tensi ke perintah yang lebih berat yakni sifatnya wajib. Bagi yang melanggar harus dikenai sanksi pidana atau denda.

"Untuk itu, maka penerapan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sudah mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini sudah sangat menprihatinkan. Penyebaran virus sangat masif sementara interaksi sosial masih terjadi," ujar Baidowi.

Baidowi berpendapat pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina atau lockdown untuk kota-kota besar dengan penyebaran Covid-19 sangat sporadis, khususnya DKI Jakarta. Karantina secara ketat bisa dilakukan per-wilayah secara bertahap.

"Tidak perlu semua wilayah NKRI sekaligus sambil menunggu perkembangan," ujar Baidowi.

Disebutkan Baidowi, Pasal 49 ayat 3 UU 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan menteri.

"Maka menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina. Jika pelaksanaan UU 6 Tahun 2018 terkendala belum ada PP, itu hanya soal teknis yang mana bisa dikebut penyusunannya," ujar Baidowi.

Nantinya jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang. Salah satunya memastikan ketersediaan bahan pangan bagi warga yang tidak boleh beraktivitas di luar. (Pro/OL-09)

Baca Juga

DOK MI

Bangkit Pulihkan Negeri untuk Indonesia Maju

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:00 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan kegiatan pendukung dan manajemen yang dinilai tidak relevan di masa darurat...
Istimewa

Komite III DPD RI dan Mendkibud Jalin Komitmen Pendidikan Bermutu

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 26 Oktober 2020, 07:43 WIB
Komite III DPD RI memandang, diperlukan pelbagai penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa mengesampingkan komitmen pendidikan...
MI/VICKY GUSTIAWAN

Sosialisasi AN Digesa

👤Syarief Oebaidillah 🕔Senin 26 Oktober 2020, 05:05 WIB
Asesmen nasional sebagai pengganti UN dinilai sama sekali belum dipahami oleh sekolah dan siswa, baik di kota besar apalagi di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya