Kamis 26 Maret 2020, 16:00 WIB

Pemerintah Daerah Bisa Perketat Lalu Lintas Warga

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pemerintah Daerah Bisa Perketat Lalu Lintas Warga

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, pemerintah daerah tidak dilarang menerapkan aturan yang lebih ketat untuk menahan penyebaran wabah virus korona atau Covid-19 di wilayahnya. Menurut Wapres, kebijakan sejumlah daerah untuk menutup wilayahnya untuk arus masuk/keluar warga bersifat sementara , baik melalui pelabuhan maupun bandara . “Saya kira itu mungkin kebijakan yang sementara saja,” kata Wapres saat video conference dengan wartawan, Kamis (26/3).

Hal tersebut dikatakan Ma’ruf menanggapi langkah sejumlah wilayah yang menutup sementara aktivitas angkutan penumpang sebagai upaya pencegahan virus korona. Sebagai contoh Provinsi Papua mulai menutup aktivitas bandara dan pelabuhan terhitung 26 Maret hingga 9 April 2020.

Ma’ruf tidak sepakat langkah yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah tersebut sebagai lockdown. Menurut dia, upaya tersebut hanya untuk membatasi dan mencegah masuknya orang-orang yang diduga atau dikhawatirkan akan memberikan penularan virus. “Mereka tentu menjaga supaya masyarakat yang terkena penyebaran tidak bertambah. Mereka tentu akan fokus menangani, mencegah terjadinya itu seperti yang terjadi di Papua,” ujarnya.

Ma’ruf menyebutkan, pengetatan yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Papua sebenarnya juga sudah terjadi di DKI Jakarta. “Di Jakarta disiplinnya lebih ketat karena ancamannya sudah cukup tinggi. Di Jakarta kan sudah juga membatasi orang bergerak keluar masuk. Ini bagian daripada meningkatkan disiplin penerapan,” pungkasnya.

Di sisi lain, pemerhati kesehatan masyarakat Nafsiah Mboi mengatakan, kebijakan lockdown atau karantina sebenarnya bisa secara terbatas diterapkan di Indonesia. Pasalnya, setiap wilayah di Indonesia mempunyai karakteristik masing-masing yang tidak bisa diseragamkan. “Lockdown atau tidak, harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat,” katanya.

Walaupun kebijakan itu perlu diperhitungkan pemerintah, Nafsiah yang juga mantan Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengakui apabila kebijakan lockdown bisa berdampak ke masalah ekonomi politik. “Sebab harus dipikirkan mengenai bagaimana menyiapkan dan mengalokasikan dana akibat kebijakan tersebut,” ujarnya. (M-4)

Baca Juga

MI/Susanto

Mahfud Tegaskan tak Ada Rencana Bebaskan Napi Koruptor

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 04 April 2020, 22:49 WIB
Mahfud menjelaskan, sejak 2015 silam, memang Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan mengubah untuk merevisi PP 99 tahun 2012....
Antara/Indrianto Eko Suwarso

KPK : Arminsyah Salah Satu Jaksa Terbaik

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 April 2020, 21:39 WIB
Ali Fikri yang juga berlatar belakang sebagai jaksa di KPK itu menyatakan sosok Arminsyah merupakan panutan bagi para...
MI/AGUS MULYAWAN

Hasil Rapid Test, 3 Pegawai dan 1 OB di DPR Positif Covid-19

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 April 2020, 19:22 WIB
Indra menuturkan, keempat orang yang terindikasi positif korona melalui rapid test tersebut belum bisa 100% dikatakan sebagai pasien...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya