Kamis 26 Maret 2020, 10:40 WIB

Usaha Tutup karena Covid-19, Pemprov DKI Kaji Keringanan Pajak

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Usaha Tutup karena Covid-19, Pemprov DKI Kaji Keringanan Pajak

MI/Fransisco Carollio
Petugas Satpol PP DKI Jakarta memasang stiker tempat usaha ditutup sementara di Kemang, Jakarta

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji dampak tutupnya berbagai tempat usaha sebagai dampak mewabahnya virus korona atau Covid-19.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan menutup 14 jenis tempat wisata dan hiburan untuk mencegah penularan covid-19. Penutupan dilakukan pada 23 Maret hingga 5 April mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menyebut saat ini Pemprov DKI tengah membahas pengurangan pajak usaha lintas sektor untuk meringankan beban pengusaha yang usahanya tutup akibat covid-19.

"Semua lagi dibahas. Bukan cuma pajak hiburan, tapi insentif untuk industri pariwisata secara keseluruhan," kata Cucu saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/3).

Baca juga: DKI Sebut Sudah 90% Tempat Hiburan di Jakarta Tutup Sementara

Sementara itu, terkait permintaan Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) untuk keringanan bunga pinjaman bank selama penutupan tempat hiburan, Cucu mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Ia berharap Kemenparekraf akan berkomunikasi dengan OJK sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan perbankan.

"Kalau yang bunga pinjaman itu ranahnya OJK. Kita juga sudah komunikasikan via Kemenparekraf," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Aspija Hana Suryani tidak keberatan tempat hiburan tutup selama wabah covid-19 belum berakhir. Namun, ia meminta agar ada insentif berupa keringanan pajak dan insentif lainnya. "Ini hanya bisa dilakukan atas seizin pemerintah pusat, yakni penghentian bunga bank selama operasi ditutup," kata Hana.

Menurutnya, banyak bisnis dan usaha-usaha tempat hiburan yang ditopang pinjaman bank. "Hingga saat ini, tidak ada kebijakan keringanan bunga bank selama tempat usaha tutup," tukasnya.

Pemprov DKI, imbuh Hana, perlu meminta kepada pemerintah pusat agar memberi mandat ke perbankan untuk menghentikan bunga pinjaman usaha yang berhenti akibat covid-19.

"Pinjaman bank untuk modal usaha itu tidak dihitung bunganya. Disetop dua minggu itu misalnya," ungkapnya. (OL-14)

Baca Juga

Antara

Anies: 283 Jenazah Dibungkus dengan Plastik, Petugas Pakai APD

👤Selamat Saragih 🕔Senin 30 Maret 2020, 20:34 WIB
Hal itu berpijak pada fakta bahwa 283 jenazah dimakamkan menggunakan protokol pemulasaran jasad pasien covid-19 sejak awal Maret...
Antara/Akbar Nugroho Gumay

Anies Pastikan 5 Kebutuhan ini Tersedia Jika Jakarta Lockdown

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 30 Maret 2020, 20:31 WIB
"Di dalam usulan kami ada beberapa sektor yang harus tetap bisa berkegiatan, adalah energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan...
MI/Tri Subarkah

Beroperasi Normal, Terminal Pulogebang Mulai Sepi Penumpang

👤Tri Subarkah 🕔Senin 30 Maret 2020, 20:25 WIB
"Mau nggak mau harus pulang kampung. Soalnya di Jakarta kan sudah nggak kerja. Terus mau makan apa kita? Saya di proyek sudah lima...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya