Rabu 25 Maret 2020, 20:57 WIB

Lokal Lock Down Tegal Tuai Kritik

Supardji Rasban | Nusantara
Lokal Lock Down Tegal Tuai Kritik

Dok Humas Pemkot Tegal
Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono sedang diperiksa suhu tubuhnya.

 

KEBIJAKAN Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah, melakukan local lock down untuk menangkal wabah virus korona, menuai kiritikan dari sejumlah pihak. Kebijakan lock down di Kota Bahari tersebut dinilai tergesa-gesa.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal memutuskan untuk menutup sebagian askes menuju dan ke luar kota sejak Senin (23/3) hingga Minggu (29/3). Kendaraan dari luar kota yang melintas tidak masuk dalam kota tapi langsung lewat Jalingkut.

Pimpinan DPRD Kota Tegal berpandangan kebijakan lock down yang dilakukan Pemkot Tegal tergesa-gesa karena bisa merugikan para pedagang kali lima (PKL). Karenanya, Pemkot Tegal diminta untuk memberikan kompensasi bagi PKL-PKL yang terdampak kebijakan itu yang anggarannya bisa diambilkan dari anggaran tak terduga APBD 2020.

Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyampaikan penerapan local lockdown dilakukan tanpa melihat lebih dulu fakta di lapangan. Apalagi waktu dilakukan penutupan akses, masih banyak PKL yang sudah terlanjur menggelar dagangannya.

"Untuk yang posisitif kita nihil. Kemudian dua PDP juga sudah dinyatakan negatif dan ODP juga tidak signifikan. Jadi saya menilai kebijakan local lockdown tergesa-gesa, karena tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," tandas Kusnendro, Rabu (25/3).

Kusnendro memimta Pemkot Tegal memberikan kompensasi terhadap PKL yang terdampak lock down. Itu bisa melalui dana bencana di APBD ataupun dana lain yang sesuai edaran Mendagri.

"Besarannya tentu disesuaikan dengan daerah masing-masing," ucap Suhendro.

Anggota DPRD Kota Tegal, Sisdiono Ahmad, menyebut agar dana bisa dicairkan maka harus ada SK Bencana dan tim penanggulangan covid-19. Sehingga nantinya anggaran yang ada bisa di cairkan.

"Kita punya anggaran Rp2 miliar di APBD. Kalau itu tidak cukup maka bisa diambilkan dari anggaran rapat-rapat dan kunker. Bisa dibuat Peraturan Kepala Daerah," jelas Sisidiono.

Pemantauan di kawasan alun-alun Kota Tegal sejak diberlakukannya local lock dowm kondisinya sepi. Para pedagang yang sebelumnya meggelar dagangan mereka tidak taampak lagi. Hal yang sama juga terjadi pada warga yang biasanya banyak yang memanfaatkan Alun-alun Kota tegal sebagai tempat refresing. (OL-2)

 

 

 

Baca Juga

ANTARA

Pasien Sembuh Covid-19 Terus Bertambah

👤MI 🕔Selasa 07 April 2020, 04:30 WIB
SEJUMLAH pasien positif covid-19 di beberapa daerah sembuh sehingga mereka diperbolehkan pulang ke rumah...
MI/Denny Susanto

Anggaran Korona Jangan Dikorupsi

👤Denny Susanto 🕔Selasa 07 April 2020, 03:45 WIB
PEMANFAATAN anggaran tanggap darurat penanganan pandemi covid-19 atau virus korona jangan sampai...
ANTAR

Pemudik Kucingkucingan dengan Petugas

👤MI 🕔Selasa 07 April 2020, 03:05 WIB
SEJUMLAH pemudik tidak menghiraukan imbauan pemerintah agar tidak pulang kampung di tengah pandemi virus korona...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya