Rabu 25 Maret 2020, 15:55 WIB

DPRD: Warga yang Bersikeras Mudik Harus Dihukum Tegas

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
DPRD: Warga yang Bersikeras Mudik Harus Dihukum Tegas

MI/ANDRI WIDIYANTO
Kereta Api Indonesia (KAI) telah menjual 835.000 tiket kereta api ke berbagai rute untuk perjalanan angkutan lebaran 2020

 

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Aziz meminta agar warga untuk tidak mudik jelang lebaran nanti. Pasalnya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepakat untuk menghilangkan program mudik gratis untuk menekan penularan virus covid-19.

"Saya mendukung pembatalan program mudik gratis tersebut. Tapi harus ada hukuman yang tegas bagi warga yang bersikeras mudik, kecuali dalam keadaan darurat," kata Aziz kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (25/3).

Dengan dibatalkannya program mudik gratis, lanjut Aziz, seharusnya bisa menjadi contoh ke masyarakat untuk selalui mewaspadai penularan korona.

"Jika melihat kondisi masyarakat kita yang tidak disiplin untuk antisipasi covid-19, saya mengapresiasi pembatalan program mudik gratis itu," kata Aziz.

Baca juga: Mudik Diputuskan Pekan Depan; Normal, Pembatasan atau Dilarang

Selain itu, lanjutnya, anggaran program mudik gratis DKI Jakarta yang dibatalkan bisa dialihkan untuk penanggulangan covid-19. Menurut Aziz, saat ini masih banyak warga dan petugas medis di DKI yang membutuhkan bantuan penanganan covid-19.

"Dananya sebaiknya dialihkan ke pos yang lebih penting terkait fasilitas kesehatan dan perekonomian warga Jakarta," ujar Aziz.

Menurutnya, saat ini DPRD masih membahas soal bantuan ke warga yang terdampak covid-19. Adanya pembahasan pemotongan anggaran DPRD bakal dikonsultasikan ke Sekretariat DPRD karena mereka yang memegang anggarannya.

Seperti diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun ini menghilangkan program mudik gratis melalui penerbitan Nota Dinas Perhubungan DKI Nomor 1463/-1.811.1. Pembatalan mudik ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti perpanjangan status tanggap darurat covid-19 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19. (OL-14)

Baca Juga

MI/RAMDANI

1.552 Warga Positif Covid-19 di DKI, 75 Orang Sembuh

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 09 April 2020, 08:28 WIB
Tenaga kesehatan yang positif terinfeksi covid-19 sejumlah 130 orang (1 orang meninggal, 21 orang sembuh) tersebar di 41 Rumah Sakit, 1...
ANTARA/Rivan Awal Lingga

Dinas Perumahan Rencanakan Keringanan Sewa Rusunawa

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 09 April 2020, 07:54 WIB
Rencana itu harus mendapat lampu hijau dari gubernur sesuai aturan yang berlaku yaitu Pergub 188 tahun...
ANTARA

Kegiatan Belajar dari Rumah Diperpanjang hingga Lebaran

👤MI 🕔Kamis 09 April 2020, 05:40 WIB
PEMERINTAH Kota Bogor mengeluarkan surat edaran tentang perpanjangan masa belajar di rumah bagi seluruh peserta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya