Rabu 25 Maret 2020, 08:23 WIB

Komnas HAM: Sanksi Denda untuk Pelanggar Physical Distancing

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Komnas HAM: Sanksi Denda untuk Pelanggar Physical Distancing

MI/Siswantini Suryandari
MRT Jakarta memberlakukan jaga jarak pada tempat duduk dengan ditandai silang untuk mencegah penularan virus korona.

 

KOMISI  Nasional HAM (Komnas HAM) menyarankan pemerintah menerapkan sanksi denda dan kerja sosial bagi pelanggar ajakan physical distancing (jaga jarak fisik) untuk menekan penyebaran virus korona atau Covid-19. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berpendapat, pemerintah bakal mengalami kesulitan apabila menerapkan sanksi penjara bagi pelanggaran ajakan tersebut.

"Sanksi ada baiknya bukan pidana, karena penjara telah penuh sesak dan pengadilan juga diminta sementara tidak melakukan aktivitasnya. Sanksi yg dimaksud bisa berupa sanksi denda atau sanksi kerja sosial,” kata Anam dalam keterangannya, Rabu.

Menurutnya, berbagai sanksi yang bakal diterapkan bagi siapa pun yang tidak mengindahkan situasi penanganan virus ini sangat  dimungkinkan. Apalagi pemerintah sudah mengindikasikan bahwa negara dalam kondisi darurat. 

"Jadi sanksi seperti ini dimungkinkan untuk menjamin tujuan utama mengatasi kedaruratan segera tercapai. Namun sebaiknya diterapkan juga untuk menggalang solidaritas," ujarnya.

Namun demikian, Anam mengingatkan agar langkah pemerintah dalam menghadapi wabah covid-19 harus jelas dan tidak boleh membingungkan masyarakat. Menurutnya saat ini kebijakan yang diterapkan pemerintah belum yang ada belum utuh. Hal ini sekaligus menunjukkan konsolidasi penanganan belum maksimal dan efektif. 

"Contoh nyata adalah upaya test rapid di beberapa daerah yang terlanjur diumumkan namun dibatalkan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kepanikan," ungkapnya.

baca juga: 1.152 Narapidana Terima Remisi Hari Raya Nyepi Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

Seharusnya, tambah Anam, pemerintah memiliki standard yang jelas terlebih dulu sebelum dipublikasikan. 

"Kemudian lebih penting lagi, tidak menimbulkan kontradiksi dgn kebijakan sebelumnya. Ini terjadi pada model tes rapid yang dibatalkan karena dilakukan secara kerumunan, padahal kebijakan utamanya adalah menghindari kerumuman," pungkasnya. (OL-3)
 

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Hakim: Heru Hidayat Gunakan Uang Jiwasraya Untuk Judi di Kasino

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 05:28 WIB
Terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk foya-foya dengan perjudian sedangkan nasabah asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sangat banyak tidak...
Kemenkeu/KPK/Tim Riset MI-NRC

Perbaiki Sistem Penganggaran

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:48 WIB
Pencairan dana daerah yang lamban akan memunculkan lagi calo anggaran dan tidak menutup kemungkinan melibatkan...
ANTARA/Galih Pradipta

Benny Tjokro dan Heru Dibui Seumur Hidup

👤Dhk/P-2 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:38 WIB
Hakim menyatakan Benny Tjokro dan Heru menyuap dan memberi gratifikasi terkait dengan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya periode...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya