Selasa 24 Maret 2020, 06:35 WIB

Hukum Pelanggar Maklumat

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Hukum Pelanggar Maklumat

KUHP/Polri/NRC
Hukum Pelanggar Maklumat

 

KAPOLRI Jenderal I dham Azis telah mengeluarkan maklumat nomor Mak/2/ III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Salah satu isi maklumat tersebut ialah meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan aparat kepolisian akan menindak siapa saja yang melanggar maklumat. Adapun pasal yang dapat di sangkakan kepada pelanggar antara lain Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

“Bila ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa
dan negara, kami akan proses hukum,” kata Iqbal.

Untuk merealisasikan maklumat yang dikeluarkan Kapolri terkait physical distancing guna menekan penyebaran virus korona baru itu, Polda Metro Jaya melakukan patroli di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan 250 personel gabungan dari empat direktorat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto menyebut ada dua tim yang dibagi dalam patroli yang dilaksanakan mulai Minggu (22/3) malam. Tim pertama berpatroli di wilayah Jakarta Selatan yang meliputi daerah PMJ, Bulungan, Melawai,
Blok M, Kemang, Pejaten, Mampang Prapatan, dan kembali ke PMJ. Adapun tim kedua berpatroli di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil patroli tersebut, dua wilayah yakni Bulungan dan Pejaten terpantau tertib dan tidak ada ada warga yang menongkrong. Adapun di kawasan Taman Lamandau masih ada yang berkumpul, namun dapat ditertibkan.

“Di wilayah Blok M masih banyak yang nongkrong terutama pengemudi ojek daring, supir taksi, dan pedagang makanan jalanan. Yang nongkrong-nongkrong dapat dibubarkan dengan tertib,” terang Suyudi saat dimintai konfirmasinya, kemarin.

Sementara itu, di kawasan Kemang masih banyak orang yang ber kumpul di restoran cepat saji. Di Mampang Prapatan, ada tempat biliar yang dipadati pengunjung. Namun, pihak kepolisian berhasil mengimbau para pengunjung untuk membubarkan diri. Adapun di Jalan Gadjah Mada, Jakarta Barat, tim menemukan masyarakat berkumpul karena banyaknya pedagang kaki lima.

Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus menekankan bahwa patroli yang dilakukan pihaknya masih dalam bentuk imbauan dan bukan pembubaran.

Sanksi

Pakar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji berpendapat, jumlah kematian akibat covid-19 yang terus bertambah sudah cukup menjadi legitimasi bagi pemerintah mengeluarkan sanksi bagi pelanggar protokol pencegahan pandemi covid-19. “Kondisi sudah mendesak, pemerintah bisa menerbitkan sanksi menjerakan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).”

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pemerintah dapat memberikan sanksi bagi pelanggar protokol dengan merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Cara ini logis karena pemerintah dan DPR bisa membuat atau merevisi UU dalam hitungan hari seperti halnya pada UU KPK.”

Hingga Senin (23/3) se banyak 579 kasus covid-19 di laporkan tersebar di seluruh In donesia. Angka ini bertambah 65 kasus sejak pemerintah mengumumkan data Minggu (22/3) sore. (Cah/X-6)

Baca Juga

ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...
MI/Susanto

Sidang Vonis Benny Tjokrosaputro Digelar Hari Ini

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:28 WIB
Benny dinilai terbukti merugikan keuangan negara Rp16,8 triliun terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS serta melakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya