Selasa 24 Maret 2020, 07:50 WIB

DPR Apresiasi Kesigapan KPU

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum
DPR Apresiasi Kesigapan KPU

MI/Susanto
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

 

KETUA Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik keputusan Komisi Pemilihan Umum menunda sejumlah tahapan pilkada serentak 2020, akibat pandemi covid-19.

“Saya kira langkah yang diambil KPU itu cukup tepat. Dengan situasi penyebaran pandemi korona yang semakin luas hingga saat ini, langkah itu memang harus dilakukan,” kata Doli di Jakarta, kemarin.

Ia menilai keputusan tersebut sejalan dengan maklumat yang dikeluarkan pemerintah. Dengan adanya masa darurat bencana hingga akhir Mei, pemerintah sesungguhnya sedang melakukan upaya pengendalian terhadap pandemi korona.

Ia pun berharap situasi saat ini dapat kembali normal agar proses pilkada dapat kembali dilanjutkan sehingga pemungutan suara tetap dapat berlangsung pada 23 September 2020.

“Kita tentu berharap situasi segera dapat dikendalikan, masa darurat tidak diperpanjang lagi, sehingga tahapan pilkada bisa kembali dilanjutkan dan disesuaikan, pencoblos­an bisa tetap sesuai jadwal.”

Komisi Pemilihan Umum me­nge­luar­kan­ Surat Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020, berisi penundaan empat tahapan pilkada, yakni pelantikan PPS dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sementara itu, komisioner KPU Viryan Azis menyebut penundaan tahapan pilkada tidak serta-merta menunda hari pemungutan suara, 23 September. Berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada, KPU tidak memiliki celah untuk menundanya karena sudah diatur dalam Pasal 201 UU itu. Oleh karena itu, keputusan mengenai penundaan menjadi kewenangan pembentuk UU. (Rif/Uta/P-3)

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Polri Persilakan Irjen Napoleon Buka-bukaan di Sidang Joko Tjandra

👤Yakub Pryatama 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 08:14 WIB
"Kami tidak perlu menanggapi hal tersebut. Silakan saja (buka-bukaan), karena sudah dilimpahkan ke JPU, semua kewenangan di JPU,"...
MI/Dwi Apriani

Relokasi Dana Covid-19 di Daerah Tidak Seragam

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 07:52 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri menyayangkan instruksi mendagri soal alokasi anggaran 50% untuk penanganan covid-19 untuk tiga fungsi, tidak diatur...
MI/Rudi Kurniawansyah

Hubwil 1 FPG DPR RI Gelar Sosialisasi UU Cipta Kerja

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 07:52 WIB
Webinar ini diisi dua pembicara dari Fraksi Golkar DPR RI yang juga anggota panitia kerja (Panja) RUU Cipta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya