Selasa 24 Maret 2020, 06:10 WIB

Kebijakan Antisipatif-Inovatif Penanganan Covid-19

Salomo R Damanik Alumnus Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM | Opini
Kebijakan Antisipatif-Inovatif Penanganan Covid-19

Dok. Youtube

PERSEBARAN virus korona begitu masif, mencapai 17 provinsi di Indonesia. Pemerintah berupaya keras dalam membatasi persebaran virus dan menangani masyarakat terdampak covid-19. Kesigapan pemerintah melahirkan kebijakan responsif terkait dengan pengabdian dokter dan tenaga medis tentu layak diapresiasi.

Persoalan bangsa mengenai bahaya coronavirus disease 2019 (covid-19) tentu memerlukan penyikapan lebih lanjut. Berkaca pada keberhasilan Tiongkok, ketertatihan Italia, serta langkah strategis berbagai negara, Indonesia perlu memikirkan kebijakan antisipatif berbasis keberlanjutan penanganan covid-19. Muara pemikiran ini ialah keteguhan dan kesigapan semua elemen mengatasi bahaya covid-19 tersebut.

 

Sinergi tiga kebijakan

Kata kunci nasional penanganan covid-19 ialah kesatuan tindakan yang lahir dari kebijakan strategis komprehensif. Kebijakan ini harus mengatasi kondisi terkini dan mengantisipasi dampaknya di kemudian. Keselamatan dan keamanan masyarakat harus terjamin dan tidak sekadar menjadi materi perdebatan.

Tiga kebijakan perlu disinergikan agar penanganan covid-19 dapat menjamin kelangsungan hidup. Pertama, kebijakan yang menguatkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan covid-19. Sejauh ini, upaya pemerintah serta profesionalitas garda depan kesehatan dapat disebut sebagai fondasi penanganan covid-19. Meskipun belum mampu menghentikan persebaran virus, kesigapan pemerintah dan tenaga medis terbukti mampu menghambat dan melokalisasi persebaran.

Fondasi penanganan covid-19 perlu diperluas dan diperkuat. Kesigapan, profesionalitas, dan kerelawanan 'para prajurit' kesehatan harus diimbangi jaminan kesehatan dan keselamatan yang sama. Upaya meminimalkan risiko perlu disertai ketercukupan alat pelindung diri (APD) berkualitas serta peralatan medis mumpuni. Ketersediaan rumah sakit dan kapasitas penanganannya juga harus mampu menangani ledakan pasien di daerah.

Kedua, kebijakan untuk penyelenggaraan edukasi bahaya covid-19 bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan asumsi masyarakat menengah ke atas mampu 'mengamankan' dirinya, edukasi sosial sangat diperlukan masyarakat menengah ke bawah. Kompleksitas edukasi sosial ini akan cenderung menebal karena persoalan kehidupan masyarakat di Indonesia bersifat khas.

Meskipun hal ini terlihat mudah, dalam kenyataannya tidaklah sederhana. Sejauh tidak ada kebijakan edukasi sosial yang tepat, keresahan dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah akan tetap berlangsung. Informasi tak terkendali tentang covid-19 dan kegagalan persuasi memutus rantai persebaran, menjadi cermin tidak adanya perubahan sikap dan perilaku. Bila hal ini berlanjut, dampak fungsional juga tidak akan berjalan untuk edukasi bahaya covid-19. Selain itu, sifat komunal dan pola mata pencarian kerap menegasi langkah terapan edukasi sosial.

Kebijakan edukasi sosial bahaya covid-19 harus disusun secara sistematis tanpa menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat. Tujuannya, menyiapkan masyarakat menghadapi bahaya covid-19 secara cerdas dan bijak, selayaknya edukasi tentang cara menghadapi bencana alam. Hanya dengan kebijakan edukasi sosial inilah pengendalian covid-19 dapat dilakukan, mengingat proporsi potential carrier terbesar ada pada masyarakat menengah ke bawah.

Ketiga, kebijakan nasional untuk memobilisasi dunia industri berpartisipasi menghadapi covid-19. Pelibatan industri nasional dilakukan dengan meminta mereka untuk sementara waktu memproduksi secara massal peralatan pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan covid-19. 'Mimikri' usaha yang demikian diarahkan untuk mencukupi ketersediaan masker, sanitizer, APD, serta bahan pangan bagi kalangan yang rentan pada kebutuhan primer ini.

 

Perlu stimulus

Alih usaha sementara untuk memproduksi barang dan bahan makanan tentu bukan hal yang sulit, jika industri nasional mengedepankan kepekaan terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Konsekuensinya, kebijakan meminta partisipasi dunia industri ini perlu diiringi kebijakan lain yang mengarah pada stimulus ekonomi. Artinya, stimulus ini harus dapat mengaktifkan kesegeraan dalam membantu menghadapi covid-19, memberikan apresiasi untuk bantuan yang diberikan, dan menjadi cara pemerintah melakukan payback terhadap pengorbanan dunia industri.

Bila tiga kebijakan di atas disinergikan, penanganan covid-19 tentu dapat maksimal. Sinergi kebijakan ini tidak sekadar menjadi short-cut penanganan bahaya, tapi juga menuju ke pemantapan keteguhan dan kesigapan elemen bangsa menangani covid-19.

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan langkah bermakna dalam mengatasi covid-19. Selain menyinergikan langkah-langkah percepatan, gugus tugas ini perlu memperhatikan sinergi kebijakan di atas. Hal yang tentu harus diutamakan ialah 'mengawal' percepatan dan penerapan kebijakan hingga ke daerah-daerah sehingga mewujud kesatuan tindakan dalam penanganan covid-19.

 

Baca Juga

Dok. Pribasi

Covid-19 dan Generasi Charlie (Gen C)

👤Pramudianto, Doktor bidang Sumber Daya Manusia dan Trainer 🕔Sabtu 04 April 2020, 20:56 WIB
KITA mengenal generasi silent atau generasi tradisional yaitu mereka yang lahir sebelum tahun 1940....
Dok. Pribadi

Melawan Covid-19, Membangun Partisipasi Warga

👤Osmar Tanjung, Sekjen Pusat Kajian Pengembangan (PKP) Berdikari 🕔Sabtu 04 April 2020, 19:25 WIB
DI era 80-an hingga 90-an, aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) turut membantu pembangunan di banyak wilayah di...
Dok. MI

Ancaman Resesi akibat Pandemi

👤Galih Prasetyo Vice President Youth on Organization of Islamic Cooperation (Pemuda OKI Indonesia) yang terafiliasi ICYF, Turki, dan Penulis buku Indonesia dalam Cengkeraman Liberalisme (2015) 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:10 WIB
COVID-19 belum reda. Jumlah kasus terus bertambah di Tanah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya