Selasa 24 Maret 2020, 06:00 WIB

Work from Home

Hadiyanto Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan | Opini
Work from Home

Dok. Kementerian Keuangan

ISTILAH work from home (WFH) mendadak menjadi trending topic, seiring merebaknya coronavirus disease 2019 (covid-19). Sehingga banyak kantor publik/pemerintah maupun private sector menyarankan karyawannya bekerja dari rumah (WFH).

Boleh jadi kalau kita bertanya kepada rekan kerja dari golongan milenial tentang pendapat bekerja dari rumah, banyak kemungkinan mereka akan memberikan tanda 4 (empat) jempol ke atas (di kedua tangan dan kedua kaki), untuk menunjukkan antusiasme. Mendapatkan privilese untuk bekerja dari rumah, masih menurut pendapat mereka, merupakan manfaat ganda yang dapat memacu kreativitas pegawai.

Membaca tulisan Dragomir Simovic di 2019, berjudul The Ultimate List of Remote Work Statistics – 2020 Edition, yang terbit secara daring pada alamat https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/remote-work-statistics, terdapat hal yang menurut penulis cukup menarik.

Simovic mengangkat hasil riset dari Upwork Global Inc, Future Workforce Report 2019, bahwa di 2019 di Amerika Serikat, pekerja dari generasi milenial dan Gen Z menduduki porsi 38% dari seluruh angkatan kerja. Namun demikian, diperkirakan di 2028, jumlah pekerja dari kedua generasi tersebut akan mencapai porsi 58% dari seluruh angkatan kerja. Untuk selanjutnya, akan sangat dapat dipahami bila kelak hampir 67% dari perusahaan yang ada, akan menerapkan WFH/remote working partial dan sisanya, 33%, akan menjadi perusahaan dengan pekerja WFH/remote working secara penuh.

Sementara, menurut laporan hasil riset dari Owl Labs, State of Remote Work Report 2019, bahwa di seluruh penjuru dunia masih tersisa 44% perusahaan berskala nasional maupun multinasional (dari seluruh perusahaan yang ada), yang tidak mengizinkan sama sekali metode remote working ataupun WFH. Untuk sekejap, penulis teringat sebuah anekdot, bila yang menerapkan WFH ialah maskapai penerbangan. Dan, di dalam sebuah penerbangan diterapkan konsep autopilot secara menyeluruh di mana sang pilot bekerja dari rumah, kegaduhan dalam pesawat tidak terhindarkan.

 

Sebagai antisipasi

Namun demikian, apakah benar-benar tidak terdapat satu pekerjaan pun di tempat tersebut (sebuah maskapai penerbangan), yang tidak dapat menerapkan konsep WFH? Penulis sangat yakin pasti ada, contohnya maskapai Garuda Indonesia, yang pada 17 Maret 2020 menerapkan konsep WFH untuk pegawai daratnya (bukan awak kabin, pilot dan kopilot). Selanjutnya, penulis melihat bahwa konsep WFH dapat diterapkan tidak hanya di lingkungan nonpemerintahan, tetapi juga sangat dimungkinkan di lingkungan pemerintahan.

Menilik hal di atas, akan timbul pertanyaan bahwa apa yang mendasari untuk menunjang pelaksanaan WFH dengan baik di lingkungan pemerintahan? Sekiranya kita semua masih ingat, terutama dari generasi pendahulu sebelum generasi milenial, atau terkadang disebut pra-milenial (Generation X dan Xennials), bahwa di 2001 telah terbit Instruksi Presiden No 6 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, sebagai antisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika.

Regulasi ini ditujukan untuk antisipasi perubahan global (contoh: revolusi industri 4.0), yang akan membawa dampak/menjadi awal dimulainya perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi.

Untuk itu dapat diasumsikan bahwa penerapan WFH di pemerintahan merupakan bagian dari perubahan global pada pola kerja di pemerintahan telah diperkirakan jauh hari sebelumnya. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat di era digital ini/era revolusi industri 4.0 ini di 2018.

Pemerintah telah mengeluarkan sebuah aturan yang mendukung hal tersebut di atas, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan teknologi yang memungkinkan WFH di pemerintahan secara gamblang dapat ditunjukkan di Perpres SPBE pada Bab IV Peta Rencana Strategis, yang menginstruksikan bahwa agar portal pelayanan publik dapat diakses semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung internet of things (IoT).

Sebagai informasi, kanal-kanal yang disebutkan itu ialah kanal-kanal  yang sangat diperlukan dalam menerapkan WFH. Saat ini pemerintah telah memiliki kanal-kanal tersebut, dan kondisi pandemik korona yang terjadi di awal 2020 di NKRI menjadi peluang pemerintah ataupun perusahaan untuk menerapkan WFH, sekaligus menguji manfaat sesungguhnya dari penerapan WFH di kantor pemerintah/perusahaan.  

Ada beberapa manfaat WFH yang dapat penulis utarakan di sini, yang diolah dari beberapa sumber, antara lain Univ Stanford Research, Fundera Research, dan Business Insider Research, sebagai berikut;

mengurangi biaya pemakaian listrik (penerangan, perkantoran lift/elevator), air, dan biaya pemeliharaan gedung serta biaya operasional kantor (alat tulis kantor, fotokopi, printer, dll);

meningkatkan kualitas hidup pegawai dengan tersedianya waktu lebih banyak untuk olahraga, terhindar dari kepadatan lalu lintas, mendapatkan fleksiblitas jam kerja, hingga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas pegawai.

Selain itu pegawai dapat terhindar dari penularan penyakit yang berasal dari radikal bebas (influenza, tifus, TBC, dll), serta penularan dari wabah pandemik karena tidak perlu kehadiran fisik di lokasi kerja komunal, maupun di perjalanan menuju tempat kerja. Efisiensi biaya antara lain perjalanan dinas, operasional mobil dinas, gedung perkantoran, lahan perparkiran serta pemeliharaannya, yang beberapa di antaranya dapat dijadikan sumber penerimaan (PNBP).

Pegawai akan mendapat manfaat dari penghematan biaya transportasi, biaya konsumsi, penitipan anak, biaya pendidikan anak (home schooling), serta emotional bonding dengan anak yang lebih kuat. Mengurangi polusi udara karena berkurangnya kebutuhan menyediakan alat transportasi yang digunakan pegawai, menghemat penggunaan BBM, mengurangi efek rumah kaca.

Lebih lanjut, dalam menerapkan Perpres SPBE Kementerian keuangan (Kemenkeu) telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis dalam kerangka digital transformation untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari 11 inisiatif strategis yang dicanangkan pada 2019, terdapat inisiatif new thingking of working (NTOW) yang bertujuan mempermudah dan mempercepat pelayanan publik.

NTOW ini didukung dengan penerapan enterprise architecture di Kemenkeu yang ditujukan untuk menyempurnakan proses bisnis, dan teknologi informasi layanan publik Kemenkeu. Inisiatif strategis NTOW tersebut merupakan enabler bagi pegawai di Kemenkeu untuk dapat menjalankan WFH, di saat terjadi pandemi covid-19, dengan tetap memperhatikan kualitas layanan publik.

Sebagai penutup, penulis berpendapat, agar WFH dapat berjalan dengan optimal diperlukan kerja sama pimpinan maupun pegawai. Untuk pimpinan agar senantiasa menegakkan regulasi yang disepakati dan mendengarkan aspirasi pegawai binaannya. Sedangkan bagi pegawai, untuk menjaga kepercayaan pimpinan dalam menerapkan WFH. Selain itu diperlukan kedisiplinan yang disertai profesionalisme dan integritas yang kuat, responsif terhadap penugasan, serta antusias dalam meningkatkan kualitas pekerjaan.

 

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

Baca Juga

Dok. Pribadi

Polemik Eucalyptus, Ilmiah atau Bukan

👤Abdurachman Guru Besar FK Unair Past President of Indonesia Anatomists Association (IAA), Past President APICA-6, Executive Board Member of APICA 🕔Kamis 09 Juli 2020, 05:05 WIB
Eucalyptus mengandung senyawa aktif, di antaranya 1,8-cineole yang mampu menghadang protein inti virus. Ini membuat replikasi virus...
Dol. Pribadi

Menyoal Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual

👤Ogiandhafiz Juanda Advokat dan Dosen FH Universitas Nasional Viktimologis Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) 🕔Kamis 09 Juli 2020, 05:00 WIB
ISU gender masih menjadi isu yang populer sekaligus kontroversial bagi...
MI/MOHAMAD IRFAN

Undang-Undang yang Adil untuk Menekan Kejahatan

👤Xiao Qian Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia 🕔Rabu 08 Juli 2020, 06:05 WIB
BEBERAPA media Barat belakangan ini telah membelokkan fakta mengenai UU Keamanan Nasional Hong...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya