Senin 23 Maret 2020, 19:47 WIB

Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Disinfektan

Bayu Anggoro | Nusantara
Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Disinfektan

MI/Anggoro
DPD NasDem melakukan penyemprotan cairan disinfektan.

 

SEIRING makin merebaknya wabah virus korona (covid-19) kebutuhan masyarakat akan  cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan disinfektan pun semakin tinggi.

Itu sebabnya pemerintah harus menjamin pasokan alkohol 96% yang menjadi bahan utama pembuatan cairan pembersih tangan. Apalagi pandemi covid-19 diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.

Aktivis sosial dan juga komunitas Masyarakat Cinta Bogor (MCB), Irawati Hermawan, mengatakan, saat ini keberadaan alkohol 96% cukup sulit didapatkan. "Mulai langka di pasaran," katanya, Senin (23/3).

Irawati berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku hand sanitizer dan disinfektan itu.

"Karena kedua produk tersebut merupakan senjata ampuh untuk mencegah penyebaran virus covid-19," kata Irawati.

Sebagai aktivis sosial, dia mengaku tergerak untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan dan meminimalkan penularan virus korona.

Salah satunya dengan memproduksi hand sanitizer dan disinfektan secara massif dan menjualnya dengan harga jauh di bawah pasaran.

"Supaya masyarakat dapat turut menyebarkan melalui kegiatan reseller," katanya.

Sebagai contoh, menurutnya satu botol disinfektan ukuran 60 ml di pasaran dijual Rp 35 ribu. "Di MCB dijual dengan harga Rp10 ribu saja," katanya. 

Dia berharap, dengan begitu dua tujuan tercapai yaitu mencegah penularan korona dan menggerakan perekonomian masyarakat.

"Karena harga yang sangat murah itulah animo masyarakat sangat tinggi," katanya. 

Melalui MCB binaannya, pemesanan produk hand sanitizer dan disinfektan cukup besar.

"Ini sebagai gerakan kegiatan sosial kemasyarakatan, MCB memang lebih mengedepankan aspek sosial daripada bisnis. Tak heran harga yang dipatok sepertiga dari harga pasar," katanya.

Lebih lanjut dia katakan, pemerintah sebagai regulator diharapkan juga bisa memberi penjelasan kepada semua lapisan masyarakat akan bahaya, upaya

pencegahan, dan tata laksana penanganan wabah ini. Sebab selain kesehatan masyarakat yang terancam, menurutnya perekonomian juga akan terimbas
secara signifikan karena berbagai moda produksi, distribusi, dan konsumsi yang hampir lumpuh.

"Jutaan orang dipaksa untuk mengunci diri di rumah. Dan pasokan bahan baku impor yang merupakan sebagian besar tumpuan produk lokal juga
terisolasi," katanya.

Dia menilai hampir semua lini perekonomian melambat karena pandemi korona yang mulai masuk dan mengancam ratusan juta penduduk Indonesia.

"Perekonomian memang harus terus dijaga agar tidak memburuk. Namun pemerintah sepertinya memiliki agenda yang lebih penting lagi, yaitu mereduksi korban korona melalui sosialisasi, anjuran, perintah, dan tata laksana penanganan pasien yang tepat," katanya. (BY/A-1)

Baca Juga

MI/Solmi

Bupati dan Wali Kota di Jambi Siap Lawan Korona

👤Solmi 🕔Minggu 05 April 2020, 23:41 WIB
Seluruh bupati dan wali kota bersama masyarakatnya siap melakukan pencegahan dan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi virus...
Dok MI

Pemkot Medan Bantu 5 Kg Beras per Keluarga

👤Yoseph Pencawan 🕔Minggu 05 April 2020, 23:27 WIB
Pemerintah Kota Medan membantu kebutuhan beras warga tidak mampu di tengah tekanan ekonomi akibat pemberlakuan status darurat wabah...
Antara

Gas 3 Kg Langkah, Pengecer Jual Rp 40 Ribu Per Tabung

👤Amirudin AR 🕔Minggu 05 April 2020, 23:21 WIB
Ketika ditanyakan, si pemiliknya mengaku gas sedang tidak ada barang. Kemudian di pintu gudang atau pada bagian depan kedai pengecer...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya