Senin 23 Maret 2020, 19:03 WIB

Pemerintah Didorong Terbitkan Perppu Social Distancing

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pemerintah Didorong Terbitkan Perppu Social Distancing

MI/ Susanto
KRL dipenuhi penumpang, sehingga tidak ada pembatasan jarak antar penumpang (social distancing)

 

JUMLAH kematian hingga saat ini sudah cukup menjadi legitimasi bagi pemerintah mengeluarkan sanksi bagi pelanggar protokol pencegahan pandemi covid-19. Kondisi sangat mendesak, maka pemerintah bisa menerbitkan sanksi yang menjerakan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Mekanisme prosedur regulasi normal akan memakan waktu lama, karena itu pemerintah dapat mempertimbangkan Perppu penguatan penegakan hukum dengan pemberian sanksi pidana denda dan atau kurungan penjara bagi siapapun yang melanggar protokol pencegahan covid-19 termasuk pelanggaran terhadap kebijakan physical distancing," papar Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji kepada Media Indonesia, Senin (23/3).

Menurut dia, kondisi penyebaran pandemi covid -19 yang masif ini memang masuk dalam kategori darurat dan urgensif. Hal ini terlihat dengan peningkatan yang tajam dari ratusan warga yang positif dan meninggal dunia terkena virus korona.

Situasi saat ini, kata mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dikategorikan clear and present danger. Dengan demikian, dampak covid-29 ini dapat menjadi dasar hukum dan laik bagi pemerintah menerbitkan kebijakan penguatan penegakan hukum agar masyarakat patuh thd protokol pencegahan covid-19.

Dalam suasana darurat ini, lanjut dia, kebijakan physical distancing yang sebelumnya social distancing memang memerlukan penguatan kebijakan penegakan hukumnya. Namun pemberian sanksi pidana ini juga harus mempertimbangkan kualifikasi subyek pelanggar dan obyek pelanggaran agar tidak juga menimbulkan kepanikan publik.

Ia mengatakan alasan sanksi hal itu memerlukan Perppu karena selain tidak bertele-tele juga secara fokus terhadap pencegahan penyebaran pandemi covid 19. Namun bisa saja menggunakan sanksi atas ketidakpatuhan masyarakat atas penegak hukum atau Bab VIII KUHP yang mengatur Pelanggaran terhadap Penguasa Umum masyarakat.

"Misalnya sudah ada himbauan untuk membubarkan diri tetapi tetap abai, pelanggar dpt dikenakan sanksi pidana. Kemudiam menilik di Singapura, Italia, Rusia dan beberapa negara lainnya sudah menerapkan sanksi pidana untuk mencegah meluasnya secara masif penyebaran pandemi ini," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Istimewa/DPR

Puan : DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19 untuk Bantu Pemerintah

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 April 2020, 15:14 WIB
Satgas tersebut dibentuk untuk membangun sinergi dari para donatur yang peduli dalam melawan Covid-19 untuk membantu memenuhi...
MI/ADAM DWI

​​​​​​​Gubernur Kepri Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 09 April 2020, 15:08 WIB
Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp200 juta subsider 3 bulan. Selain itu, hak politik Nurdin pun resmi dicabut selama 5...
DOK DPR RI

BPOM Harus Gencarkan Sosialisasi Obat Tradisional

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 April 2020, 15:05 WIB
Andi Ruskati mengatakan pentingnya sosialisasi kegunaan dan manfaat OMAI atau obat tradisional, mengingat dua pekan lagi umat Islam akan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya