Senin 23 Maret 2020, 17:58 WIB

Paksa Orang Berkumpul di Jakarta Bisa Dipidana

Selamat Saragih | Megapolitan
Paksa Orang Berkumpul di Jakarta Bisa Dipidana

MI/ Susanto
.

 

KAPOLDA Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana, menegaskan, orang-orang yang memaksa berkumpul di tengah wabah Covid-19 bisa saja dikenakan sanksi tindak pidana.

Hal itu diungkapkan Nana seusai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Eko Margiyono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3).

"Kami akan minta keterangan sesuai dengan kapasitasnya. Nanti bisa dalam bentuk teguran, kalau memang arahnya ke pidana, ya kami angkat ke situ," ujar Nana, di Balai Kota DKI Jakarta, dalam rekaman yang dibagikan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Anies meminta semua warga untuk menghindari kegiatan pengumpulan massa selama masa pandemi Covid-19 belum mereda. Kegiatan-kegiatan seperti itu harus dihentikan untuk sementara waktu.

Sebab, pengumpulan massa berpotensi menyebarkan virus corona tipe 2 ( SARS-CoV-2) yang menyebabkan Covid-19.

"Penyelenggara akan ditegur dan kami akan menindak tegas. Bila perlu kita bubarkan. Bahkan jika ada yang memaksa akan kami minta keterangan guna melihat apa ada potensi sanksi, karena ini risikonya terlalu besar," kata Anies dalam kesempatan yang sama.

Selain membicarakan larangan pengumpulan massa, Anies, Nana, dan Eko juga menyusun skenario pengamanan Jakarta di tengah wabah Covid-19.

Mereka juga membahas mengenai Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dijadikan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19.

"Beliau tadi baru selesai untuk pemantauan Wisma Atlet. Jadi kami sekarang menyusun skenario untuk bagaimana mengelola mereka-mereka yang masuk dalam pasien pengawasan untuk bisa dirawat dengan baik," ujar Anies. (Pol)

Baca Juga

Antara

Polri Usut 63 Kasus Hoaks Soal Covid-19

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 01 April 2020, 21:46 WIB
"Polri bakal terus melakukan patroli siber untuk mencegah beredarnya berita-berita hoaks di media sosial yang meresahkan dan menindak...
Antara/Aprilio Akbar

Kemenhub Sebut Surat Edaran BPTJ Bersifat Rekomendasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 01 April 2020, 21:14 WIB
Surat edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk...
Antara/Risky Andrianto

BPTJ Terbitkan Edaran, Dishub DKI Sebut Harus Ikuti PP PSBB

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 01 April 2020, 20:41 WIB
Dalam Surat Edaran No. 5 tahun 2020 itu BPTJ meminta seluruh moda transportasi umum dari dan menuju Jabodetabek dihentikan termasuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya