Senin 23 Maret 2020, 16:47 WIB

Jokowi Permudah Gugus Tugas Covid-19 Impor Alat Medis

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
Jokowi Permudah Gugus Tugas Covid-19 Impor Alat Medis

Antara
.

 

PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Salah satu perubahan dalam Keppres baru penanganan covid-19 tersebut ialah memberikan mandat kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas yang dijabat Kepala BNPB Doni Monardo untuk mengimpor alat medis.

"Presiden Jokowi memperkuat Gugus Tugas melalui pengembangan sistem organisasi responsif, modal finansial, dan reaksi cepat (early response)," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Jakarta, Senin (23/3).

Dalam rangka percepatan impor barang yang dipergunakan untuk penanganan covid-19, menurut Keppres No 9/2020 yang diteken 20 Maret tersebut, pimpinan kementerian/lembaga memberikan mandat berupa pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Gugus Tugas.

"Penguatan mekanisme reaksi cepat melalui percepatan impor barang terutama alat-alat kesehatan untuk penanganan covid-19. Mekanismenya, pimpinan kementerian dapat memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor. Ketua Pelaksana Gugus Tugas menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor yang dapat disampaikan secara daeing, terutama menyangkut alat-alat kesehatan," jelas Fadjroel.

Berkaitan dengan pengembangan sistem organisasi responsif, Keppres No 9/2020 melakukan penambahan elemen Gugus Tugas dengan adanya struktur baru yakni Anggota Pengarah. Struktur tersebut terdiri dari 27 elemen dari 19 menteri dan unsur-unsur kelembangaan seperti Kepala BIN, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Staf Kepresidenan, para Gubernur, dan lainnya.

Selain itu, struktur yang sudah ada sebelumnya yaitu Anggota Pelaksana bertambah secara keanggotaan, dari 12 kementerian menjadi 33 kementerian/lembaga.

Kemudian, penguatan modal finansial dalam merespons covid-19 melalui mekanisme anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dijabarkan lebih terperinci dan detail, mencakup pengalihan (refocusing) anggaran kementerian/lembaga untuk penanganan wabah korona.

"Anggaran akan menunjang kebutuhan dalam penanganan Covid-19 dan upaya mempertahankan daya tahan sosial ekonomi masyarakat melalui program-program bantuan sosial," imbuh Fadjroel.

Dengan beberapa perubahan tersebut, Gugus Tugas kini memiliki tiga unsur penting yang dibutuhkan dalam penanganan bencana yaitu sistem organisasi responsif, modal finansial, dan mekanisme reaksi cepat.

"Penajaman regulasi ini sesuai dengan tiga prioritas utama Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi pandemi covid-19 di tiga bidang yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dunia usaha, serta prinsip keselamatan publik adalah hukum tertinggi," pungkasnya. (OL-8).

Baca Juga

Dok MI

Bapeten Gandeng UI Gelar Seminar Keamanan dan Keselamatan Nuklir

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Senin 26 Oktober 2020, 18:10 WIB
Pemanfaatan tenaga nuklir harus memenuhi tingkat keselamatan dan keamanan serta sefeguard sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang...
Antara

UN Dihapus, Terbitlah AN

👤Syarief Oebaidillah 🕔Senin 26 Oktober 2020, 17:22 WIB
Kendati sepakat Ujian Nasional ( UN) dihapus, namun kesiapan pemerintah melalui Kemendikbud yang akan melaksanakan Asesmen Nasional ( AN)...
Ilustrasi

Hari ini Pasien Covid-19 Sembuh Bertambah 3.908 Orang

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 26 Oktober 2020, 17:15 WIB
Hari ini pasien covid-19 yang sembuh di Indonesia menjadi 317.672 setelah ada penambahan sebanyak 3.908...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya