Senin 23 Maret 2020, 15:55 WIB

Pusat Perlu Atur Work From Home di Jakarta

Tri Subarkah | Megapolitan
Pusat Perlu Atur Work From Home di Jakarta

MI/Susanto
Oenumpang commuter line masih penuh

 

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagi para pekerja untuk work from home belum sejalan dengan bupati dan wali kota kota penyangga Jakarta.

Padahal banyak orang yang bekerja di Jakarta berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Salah satu imbas yang tidak terelakkan dari hal tersebut adalah padatnya penumpang commuter line seperti yang terjadi Senin (23/3) pagi tadi.

Oleh sebab itu, untuk mendorong lebih banyak orang yang bekerja dari rumah, Nirwono menekankan peran pemerintah daerah untuk memberikan insentif seperti pengurangan pajak bagi perusahaan.

"Di situ kan harus saling berkoordinasi dan saling memberi insetif. Insetif bukan hanya DKI, tapi bupati dan wali kota yang ada di Bodetabek juga harus ikut bertanggung jawab," kata Nirwono saat dihuhungi Media Indonesia, Senin (23/3).

Baca juga: Disnaker DKI Pantau Perusahaan yang belum Terapkan Work From Home

"Jadi artinya pemerintah Bodetabek dalam hal ini tidak bisa lepas tangan. Harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI," imbuhnya.

Namun, Nirwono mengatakan bahwa koordinasi tersebut harus dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, DKI Jakarta yang notabene berstatus provinsi tidak dapat mengatur Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang merupakan kota dan kabupaten. "Tidak apple to apple," ujarnya.

Dalam hal ini, ia menyebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang harus turun tangan membenahi masalah tersebut. Perkara transportasi massal misalnya, Nirwono mengatakan bahwa BNPB perlu mengambil alih untuk mengkoordinasi soal kebijakan, sterilisasi, termasuk pembatasan penumpang.

"Sementara RK (Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat) dan Wahidin (Wahidin Halim, Gubernur Banten) jalan sendiri-sendiri, dalam konteks hanya provinsi. Mereka tidak melihat bahwa warga Bodetabek yang penyumbang terbesar ke DKI itu harus dijembatani," tandas Nirwono. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA/Hafidz Mubarak A

Satu Penggerak STM se-Jabodetabek Diburu Polisi

👤Siti Yona Hukmana 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 08:47 WIB
Dia adalah admin akun Facebook STM...
MI/ANDRI WIDIYANTO

UMP DKI 2021 Diperkirakan tidak Naik

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 08:39 WIB
Hal itu merupakan dampak wajar dari kondisi perekonomian di tengah pandemi covid-19 yang terpukul...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

Ini Alasan DPRD Minta Dilibatkan dalam Penerapan PSBB

👤Kautsar Bobi 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 08:11 WIB
Gubernur DKI harus menginformasikan terlebih dahulu kepada DPRD terkait diterapkanya PSBB. Kemudian DPRD akan melakukan pendalaman terlebih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya