Senin 23 Maret 2020, 09:22 WIB

DPR Pahami Keputusan KPU Tunda Sejumlah Tahapan Pilkada Serentak

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum
DPR Pahami Keputusan KPU Tunda Sejumlah Tahapan Pilkada Serentak

medcom
Logo KPU

 

KETUA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan menunda sejumlah proses tahapan Pilkada serentak 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Saya kira langkah yang diambil KPU itu cukup tepat. Dengan situasi penyebaran pandemi virus korona yang semakin luas hingga saat ini," kata Doli dalam pesan singkat, Senin (23/3).

Ia menilai keputusan yang diambil KPU tersebut sangat dapat dipahami mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin berkembang.

"Sesuai dengan yang pernah juga saya sampaikan, kita tentu perlu menyesuaikan diri terhadap maklumat yang telah dikeluarkan pemerintah. Dengan ditetapkannya masa darurat bencana hingga akhir Mei, pemerintah sesungguhnya sedang melakukan upaya pengendalian terhadap pandemi," ucapnya.

Baca juga: Tahapan Pilkada Serentak Ditunda

Ia pun berharap, situasi saat ini dapat kembali normal sehingga tentunya masa Pilkada dapat kembali dilanjutkan dan tahapan pemungutan suara dapat tetap berlangsung pada September 2020.

"Kita tentu berharap situasi segera dapat dikendalikan pemerintah, masa darurat tidak diperpanjang lagi, sehingga tahapan Pilkada bisa kembali dilanjutkan dan disesuaikan, dan hari pencoblosan, 23 September 2020 bisa tetap dilaksanakan," imbuhnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam menyikapi perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020. Adapun surat tersebut berisi penundaan sejumlah tahapan Pilkada serentak 2020.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan wakil Wali kota tahun 2020," tulis informasi dalam SK tersebut.

Adapun, terkait kelanjutan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2020, KPU mengatur empat tahapan pelaksanaan Pilkada yang dilakukan penundaan yakni. penundaan pelantikan PPS dan masa kerja PPS, penundaan tahap verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan, penundaan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, penundaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftat pemilih. (OL-1)

Baca Juga

BIRO PERS SETPRES/LUKAS

Reformasi Struktural Jalan Terus meski Pandemi

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 04:15 WIB
Jokowi meminta untuk menjadikan krisis sebagai momentum guna melakukan lompatan-lompatan kemajuan yang mungkin akan lamban jika dilakukan...
DOK: KLHK

Kementerian LHK Dukung Padat Karya Lewat Penanaman Mangrove

👤JI/S3-25 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 04:12 WIB
Keberhasilan pemulihan mangrove juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Luhut menyampaikan apabila mangrovenya dalam kondisi...
MI/Adam Dwi

Pesantren Diminta Lahirkan Santri Gus Iwan

👤Mir/X-11 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 03:59 WIB
Pesantren harus bangun, tidak boleh tidur. Mari kita bangkit mengembangkan santri yang kuat sehingga negara juga menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya