Sabtu 21 Maret 2020, 18:38 WIB

KPU Tunda Tiga Tahapan Pilkada Serentak 2020

Putra Ananda | Politik dan Hukum
KPU Tunda Tiga Tahapan Pilkada Serentak 2020

ANTARA
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mulai hari ini memutuskan untuk menunda sementara tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Hal tersebut diambil sebagai langkah KPU untuk mengurangi sebaran penularan virus korona yang hingga saat ini jumlahnya terus bertambah.

Komisioner KPU Viryan Azis menuturkan terdapat 3 tahapan pilakda serentak yang saat ini ditunda pelaksanaannya. Ketiga tahapan tersebut ialah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Ketiga tahapan tersebut berpotensi menimbulkan kontak fisik di kerumunan massa sehingga meningkatkan resiko penularan virus korona.

"Persebaran Covid-19 merata dan semakin masif. Kedua, tahapan penyelenggaraan pilkada dalam waktu dekat sangat berpotensi terjadi kontak fisik. Keputusan pemerintah pusat (BNPB) dan pemda, " tegas Viryan.

Viryan menjelaskan, penundaan akan berlangsung hingga masa status darurat korona berakhir. KPU sendiri akan melihat perkembangan lebih lanjut terkait penanganan korona sebelum memutuskan apakah akan menunda hari pemunguta suara pilkada serentak yang sudah dijadawalkan pada 23 September 2020.

"Sampai waktu yang akan ditentukan. Kita melihat perkembangan Covid-19," tuturnya.

Untuk diketahui, pilkada serentak 2020 dijadwalkan akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020, masa kampanye pilkada tahun ini dijadwalkan mulai 11 Juli dan berakhir pada 19 September mendatang. (OL-4)

Baca Juga

MI/IMMANUEL ANTONIUS

Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 07 April 2020, 21:07 WIB
Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi...
Antara/Dedhez Anggara

NasDem: Penerapan PSBB Sebaiknya Libatkan TNI

👤Putra Ananda 🕔Selasa 07 April 2020, 16:19 WIB
Mengingat TNI memiliki kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas. Sehingga, perlu dilibatkan dalam penanganan...
MI/SUSANTO

​​​​​​​IPW: Sosok Deputi Penindakan KPK Harus Teruji di Lapangan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 07 April 2020, 15:53 WIB
"Sehingga bisa membawa KPK pada penyelesaian kasus korupsi dengan profesional, modern, dan dipercaya publik," ujar Neta, Selasa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya