Jumat 20 Maret 2020, 16:46 WIB

Klaim Dapat Dukungan Semua Komisioner KPU, Evi Ginting Gugat DKPP

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Klaim Dapat Dukungan Semua Komisioner KPU, Evi Ginting Gugat DKPP

Antara/Boyke Ledy Watra
Komisioner KPU yang diberhentikan oleh DKPP Evi Novida Ginting Manik

 

KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting Manik mengungkapkan dirinya mendapat dukungan dari anggota komisioner KPU lainnya terkait gugatan terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebelumnya, Evi diberhentikan dengan tetap sebagai anggota KPU pada Rabu (18/3), lantaran dinilai melanggar kode etik kasus perselisihan suara caleg Partai Gerindra di Kalimantan Barart.

"Ya kalau teman-teman (KPU) pada umumnya mendukung. Konferensi pers (kemarin) itu kan bentuk dukungan kepada saya," ujarnya kepada Media Indonesia (20/3).

Dijelaskannya Evi, gugatan yang akan dilayangkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan gugatan personal. Dirinya merasa keberatan dengan putusan DKPP yang minyatakan bajwa Evi melanggar kode etik. Padahal, imbuhnya yang dipersoalkan adalah penafsiran berbeda antara putusan MK dan Bawaslu terkait sengketa perselisihan suara di Kalbar tersebut.

"Sebenarnya tentu saya menggugat secara personal saya terhadap putusan itu. Tapi yang saya maksudkan tentu bisa mempengaruhi posisi tman-teman di KPI daerah maupun KPU pusat. Yang kita harapkan seperti itu," tutur Evi.

Saat ini, dia mengakui sedng mempelajari dn mengkaji lagi putusan DKPP tersebut. Evi mengatakan butuh persiapan yang matang agar gugatannya bisa di terima PTUN.

Adapun sejumlah bukti-bukti sedang dipersiapkan pihaknya. Pling lambat, dia berharap minggu depan sudah bisa melayangkan gugatannya.

"Mudah-mudahan bisa selesai minggu depan. Tapi saya akan mempelajari kembali prosedur di PTUN supaya gugatan saya ini kemudian tidak menjadi tidak kuat," imbuhny.

Selain itu, Evi akan mengajukan keberatan putusan DKPP kepada Presiden. Pasalnya, putusn DKPP tersebut tidak dipertimbangkan dengan baik. Bahkan dinilainya cacat hukum karena melampaui wewenang MK.

"Saya akan mengjukan keberatan nanti secara resmi kepada Presiden juga. Bahwa semua tindak lanjut ini akan ditindaklanjuti dulu. Sebuah lembaga terhormat seperti DKPP menjatuhkan keputusan harus bnyak pertimbangan," tegas Evi.

Dia menambahkan, selain putusan DKPP tersebut cacat hukum, putusan itu juga tidak adil dan membingungkan. Lantaran, semua keputusan di KPU bersufat kolektif kolegial bukan keputusan personal. Meski dirinya mempunyai tugas yang berkaitan langsung dengan kasus tersebut, tapi keputusan yang diambil merupakan keputusan institusi KPU.(OL-4)

Baca Juga

Dok.MI

Pengamat: DPR Prioritaskan Covid-19, RUU KUHP Nanti Saja

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 April 2020, 21:10 WIB
Pengesahan RKUHP tanpa pembahasan keseluruhan justru akan menambah panjang daftar masalah yang harus...
ANTARA/Reno Esnir

RUU KUHP dan Pemasyarakatan akan Dibahas di Komisi III DPR

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 20:43 WIB
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) meminta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam RKUHP yang sebelumnya mendapatkan sorotan dari...
Antara

Mendagri Minta Kepala Daerah Buka Jalan untuk Distribusi Logistik

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 03 April 2020, 20:18 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan  kepala daerah terkait pemblokiran jalan agar membuka akses dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya