Kamis 19 Maret 2020, 10:15 WIB

Hak Politik Gubernur Kepulauan Riau bakal Dicabut

Van/P-3 | Politik dan Hukum
Hak Politik Gubernur Kepulauan Riau bakal Dicabut

MI/ BARY FATAHILAH
Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

 

GUBERNUR nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dituntut 6 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa telah menerima suap dan gratifikasi.

“Menyatakan terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa Asri Irwan di Pengadilan­ Tipikor, Jakarta, kemarin.

Selain penjara da denda, jaksa juga mengajukan tuntutan tambahan berupa pencabutan hak politik setelah Nurdin menjalani masa hukuman pokok.
“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana,” ujar jaksa.

Dalam tuntutan, jaksa menilai Nurdin terbukti menerima suap Rp45 juta dan S$11 ribu. Suap tersebut diduga diterima pada periode April-Juli 2019 terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di Kepri.

Selain itu, Nurdin juga dinilai terbukti menerima gratifikasi dari pengusaha sebesar Rp4,2 miliar. Hal itu juga terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.

Untuk perkara suap, Nurdin dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam perkara gratifikasi, Nurdin dijerat dengan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun, dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa sebagai penyelenggara negara telah bertentangan dengan semangat bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Perbuatannya juga telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat. “Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga,” kata jaksa.

Nurdin pun siap mengajukan pembelaan atau pleidoi atas tuntutan itu. Majelis hakim menjadwalkan Nurdin akan membacakan pleidoi pada Rabu (1/4). Kuasa hukum Nurdin, Andi Muhammad Asrun, menyatakan kliennya sudah menyiapkan pleidoi untuk dibacakan pada persidangan berikutnya. “Pak Nurdin telah mempersiapkan pleidoi pribadi,” ujar Andi seusai persidangan.

Menurut dia, dalam pleidoinya, Nurdin akan menyampaikan hal-hal positif, di antaranya selama menjabat sebagai gubernur, dirinya kerap berbuat baik kepada masyarakat. (Van/P-3)

Baca Juga

MI/Susanto

Karena Alpa, Delapan Tersangka Kebakaran Kejagung Ditetapkan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 15:26 WIB
Gelar perkara dilakukan untuk mengetahui ada unsur kesengajaan atau tidak dalam kebakaran gedung Korps Adhyaksa...
ANTARA

Presiden: Cari Solusi Persoalan Hutan dan Masyarakat

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 15:15 WIB
Salah satu solusi yang patut diperhitungkan adalah dengan manfaatkan teknologi digital dengan mengembangkan precision...
IST

Pasal yang Terhapus di UU Cipta Kerja Seharusnya tidak Ada

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 15:05 WIB
Penghapusan tersebut tidak mengubah substansi dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya