Kamis 19 Maret 2020, 09:45 WIB

Pilkada Serentak Tetap Gas Pol meski Dibayangi Virus Korona

Uta/Ind/P-1 | Politik dan Hukum
Pilkada Serentak Tetap Gas Pol meski Dibayangi Virus Korona

MI/PIUS ERLANGGA
Suasana kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, kemarin

 

STATUS masa darurat bencana pandemi global virus korona baru (covid-19) tidak memengaruhi pelaksanaan pilkada serentak pada 2020.

Pemerintah memutuskan tetap akan melaksanakan pilkada ­serentak sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ditentukan.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat yang dilakukan penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu dengan Menteri ­Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Rapat dilakukan melalui ­layanan live streaming mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang mengimbau untuk melakukan social distancing terkait dengan upaya pencegahan penyebaran virus korona.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar membenarkan berdasarkan hasil rapat, tahapan Pilkada Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan. Adapun tahapan yang sedang berlangsung saat ini ialah verifikasi faktual dukungan calon perseorangan serta pemutakhiran data pemilih.

“Berhubung tahapan ini melibatkan petugas yang turun langsung ke lapangan sehingga akan terjadi kontak dengan orang lain, maka KPU dan Bawaslu akan bergerak sesuai dengan protokol kesehatan,” tutur Fritz.

Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan bahwa pilkada ­serentak pada 23 September 2020 berjalan sesuai jadwal meskipun ada perubahan pola kerja penyelenggara pemilu yang disesuaikan dalam mengantisipasi situasi darurat wabah virus korona baru tersebut.

“Ketua KPU meyakinkan kita semua bahwa sampai saat ini pilkada tidak ada perubahan jadwal, hanya pola kerja diubah,” ujar Mahfud.

Perubahan pola kerja yang ­dimaksud antara lain pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sudah dimulai pada bulan ini. Pelantikan PPS tidak lagi harus berkumpul di kantor kabupaten ataupun wali kota, tetapi cukup dilakukan di kantor kecamatan.

Kegiatan itu pun bisa dilakukan bertahap sehingga tidak terjadi pertemuan orang secara masif guna meminimalisasi penularan virus korona.

Selain itu, tahapan verifikasi faktual bakal pasangan calon yang biasanya mengha­dirkan banyak orang atau pendukung akan diatur sedemikian rupa. (Uta/Ind/P-1)

Baca Juga

MI/ BARY FATHAHILAH

Yudi Latif: Negara Berketahanan Budaya Mampu Atasi Pandemi

👤Antara 🕔Rabu 08 Juli 2020, 06:37 WIB
Pandemi covid-19 harus dijadikan pelajaran yang cukup berharga untuk memperkuat identitas nasional secara kolektif karena di balik musibah...
MI/ADAM DWI

UU Penanganan Covid-19 Diuji ke MK

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Juli 2020, 05:35 WIB
Pejabat tersebut tidak dapat digugat, baik secara hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara apabila diketahui terjadi...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Kejagung Sita Uang Honggo Rp97 Miliar

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Rabu 08 Juli 2020, 05:25 WIB
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyita uang mantan Direktur Utama PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno yang masih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya