Kamis 19 Maret 2020, 09:25 WIB

NasDem Usul Antisipasi Eskalasi Covid-19

TB/Pro/P-1 | Politik dan Hukum
NasDem Usul Antisipasi Eskalasi Covid-19

MI/MOHAMAD IRFAN
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali

 

WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak demi mengantisipasi penanganan pandemi covid-19.

Hal itu melihat fakta semakin banyak orang Indonesia yang meninggal akibat covid-19. Kemarin pemerintah mengumumkan 227 orang positif covid-19, 11 sembuh, dan 19 meninggal. Sehari sebelumnya (17/3), dari 1.255 pemeriksaan yang dilakukan, pemerintah mengumumkan 172 positif, 9 sembuh, 5 meninggal.

“Seperti halnya di Korea Selatan, semakin masif pemerintah melakukan pemeriksaan akan semakin banyak juga ditemukan pasien positif. Masifnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan contact ­tracing menjadi bahan bagi pemerintah Korea Selatan untuk melakukan langkah lanjutan yang diperlukan untuk melindungi warganya. Hal demikian juga harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam meng­antisipasi eskalasi persebaran covid-19 di Indonesia,” ujar Ali.

Apalagi, sambung Ali, pemerintah memutuskan akan memperluas jangkauan pemeriksaan.

“Semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan pemerintah justru baik untuk merencanakan langkah lanjutannya. Namun, pemerintah perlu mempersiapkan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak,” ujarnya.

Saat ini pemerintah melalui PMK No 6/KM.7/2020 sudah siap ­menyalurkan DAK bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan coronavirus disease 2019 (covid-19) ke daerah.

“Pemerintah sebaiknya menyisir kembali APBN yang dapat dialokasikan untuk penanganan covid-19. Anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak sebaiknya juga dimasukkan pertimbangan persiapan dana antisipatif,” katanya.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menambahkan, semua pihak ­diminta mengikuti permintaan Presiden Jokowi agar melakukan jarak sosial (social distance) demi mencegah penularan korona. Pemangku kepentingan diminta menyosialisasikan pemahaman soal social distance di masyarakat agar berjalan efektif. “Kegiatan social distance atau social distancing dilakukan sebagai strategi mencegah dan memperlambat penyebaran virus,” ujar Lestari. (TB/Pro/P-1)

Baca Juga

MI/SUSANTO

Dikritik, Kapolri: Penegakan Hukum tidak bisa Puaskan Semua Orang

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 08 April 2020, 13:44 WIB
Salah satunya Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Surat telegram itu...
MI/M. Irfan

DPR Dukung Pemulangan WNI Dilakukan Secara Mandiri

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 13:27 WIB
Syaifullah menjelaskan, ada tiga klaster besar penanganan WNI di luar negeri di tengah pademi...
MI/MOHAMAD IRFAN

YLBHI Desak Polisi Cabut Kebijakan Represif Saat Wabah Covid-19

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 08 April 2020, 12:12 WIB
Aturan itu berpotensi melanggar due process of law dan mendorong semakin banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya