Kamis 19 Maret 2020, 09:15 WIB

Evi Ginting Dipecat karena Salah Tafsirkan Putusan MK

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Evi Ginting Dipecat karena Salah Tafsirkan Putusan MK

DOK DKPP
Sidang Kode Etik kepada dua penyelenggara pemilu, yaitu anggota KPU, Evi Novida Ginting Manik dan anggota KPU Kabupaten Paniai, Leo Keiya

 

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan putus­an berupa sanksi pemberhentian tetap kepada komisioner KPU Evi Novida Ginting.

Evi Novida pada Juli 2019 juga pernah dijatuhi putusan pemberhentian oleh DKPP sebagai ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada lima komisioner KPU lainnya. Hal itu diputuskan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada Rabu (18/3) oleh Muhammad selaku Pelaksana Tugas Ketua DKPP merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” ujar Plt Ketua DKPP Muhammad.

DKPP menilai KPU RI keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tambah kurang suara calon legislatif.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu I Arief Budiman selaku Ketua merangkap anggota KPU, teradu II Pramono Ubaid Tanthowi, teradu IV Ilham Saputra, teradu V Viryan, dan teradu VI Hasyim Asy’ari selaku anggota KPU terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” lanjut Muhammad.

DKPP juga menjatuhkan sanksi pe­ringatan kepada Ramdan selaku Ketua me­rangkap anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Erwin Irawan, Mujiyo, dan Zainab, terhitung sejak dibacakannya putusan tersebut.

Kasus ini bermula dari aduan caleg Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) 6 Hendri Makaluasc yang ­mengadu ke Bawaslu Kabupaten Sanggau dan MK.

Ia menduga adanya praktik pengelembungan 2.414 suara ke pesaingnya yang berada di nomor urut 7 pada partai yang sama, yaitu Cok Hendri Ramapon. Pengelembungan suara terjadi di 19 desa yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat.

DKPP menilai ada intervensi yang dilakukan komisioner KPU RI kepada komisioner KPU Kota Pontianak. Akibatnya, KPU Kota Pontianak salah melakukan ­koreksi perolehan suara sehingga tidak berdasarkan putusan MK.

KPU Kota Pontianak hanya memperbaiki dan menetapkan ­perolehan suara Hendri Makaluasc selaku pengadu sebanyak 5.384 suara tanpa mengoreksi perolehan suara pesaingnya, Cok Hendri Ramapon, sebanyak 6.599 suara.

“Tindakan teradu I sampai teradu VII terbukti sengaja secara melawan hukum memerintahkan teradu VIII sampai Teradu XI menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 4.185 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.’’

Pembelajaran

Pengamat pemilu Jeirry Sumampouw mengatakan hal tersebut sebagai pembelajaran kepada semua penyelenggara pemilu untuk tak boleh main-main dengan suara.

KPU RI, imbuhnya, harus lebih teliti dan cermat melakukan kajian terhadap putusan yang direkomendasikan kepada mereka untuk ditindaklanjuti. (Uta/P-1)

Baca Juga

Antara/Dedhez Anggara

NasDem: Penerapan PSBB Sebaiknya Libatkan TNI

👤Putra Ananda 🕔Selasa 07 April 2020, 16:19 WIB
Mengingat TNI memiliki kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas. Sehingga, perlu dilibatkan dalam penanganan...
MI/SUSANTO

​​​​​​​IPW: Sosok Deputi Penindakan KPK Harus Teruji di Lapangan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 07 April 2020, 15:53 WIB
"Sehingga bisa membawa KPK pada penyelesaian kasus korupsi dengan profesional, modern, dan dipercaya publik," ujar Neta, Selasa...
Dok.MI

AJI-LBH Pers Sebut TR Kapolri Bisa Berangus Kebebasan Berekspresi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 07 April 2020, 15:47 WIB
Penggunaan pasal-pasal bermasalah yang dapat memberangus kebebasan berekspresi dan kritik terhadap...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya