Rabu 18 Maret 2020, 14:32 WIB

Pemerintah Diminta Siapkan Paket Kebijakan Lintas Sektoral

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Siapkan Paket Kebijakan Lintas Sektoral

MI/Pius Erlangga
Anggota DPR Fraksi NasDem, Martin Manurung

 

PEMERINTAH harusnya menyiapkan paket kebijakan bersifat sektoral guna menghadapi dampak tekanan ekonomi dari wabah virus korona.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Martin Manurung, hingga saat ini kebijakan yang dikeluarkan baru berasal dari masing-masing yang terbatas pada sektornya sendiri sehingga tidak memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian dampak virus korona pada perekenomian Indonesia.

"MenPAN-RB dan Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran berisi kebijakan menyangkut bidang tugasnya masing-masing. Kebijakan Menaker 17 Maret 2020, misalnya, hanya mencakup soal ketenagakerjaan tanpa ada skema insentif bagi dunia usaha agar mereka mampu menjalankan kebijakan kerja dari rumah. Skema insentif itu wewenang Menteri Keuangan, sehingga sebaiknya Menteri Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan bersama-sama membuat Paket Kebijakan," kata Martin, di Jakarta, Rabu (18/3).

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan, berbagai negara seperti Singapura, Selandia Baru, dan Amerika Serikat sudah mulai mengeluarkan paket kebijakan.

Singapura misalnya memberikan insentif bagi pekerja kesehatan dan pelayanan dasar yang harus tetap bekerja. Begitu jgua penangguhan pajak bagi pelaku usaha pariwisata, dan bantuan langsung tunai bagi keluarga yang tidak mampu dan memiliki anak di bawah usia 21 tahun.

"Paket kebijakan yang interdep atau lintas sektoral akan memberikan kejelasan bagi publik, khususnya dunia usaha dan pekerja, sehingga kebijakan kerja dari rumah bisa dijalankan dan mengurangi ketidakpastian akibat dampak covid-19 saat ini," pungkas Martin. (OL-2)

Baca Juga

MI/SUSANTO

Dikritik, Kapolri: Penegakan Hukum tidak bisa Puaskan Semua Orang

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 08 April 2020, 13:44 WIB
Salah satunya Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Surat telegram itu...
MI/M. Irfan

DPR Dukung Pemulangan WNI Dilakukan Secara Mandiri

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 13:27 WIB
Syaifullah menjelaskan, ada tiga klaster besar penanganan WNI di luar negeri di tengah pademi...
MI/MOHAMAD IRFAN

YLBHI Desak Polisi Cabut Kebijakan Represif Saat Wabah Covid-19

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 08 April 2020, 12:12 WIB
Aturan itu berpotensi melanggar due process of law dan mendorong semakin banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya