Rabu 18 Maret 2020, 12:54 WIB

Kabar Jokowi Berlakukan Karantina Parsial Dipastikan Hoaks

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Kabar Jokowi Berlakukan Karantina Parsial Dipastikan Hoaks

ANTARA
Demonstrasi menolak hoaks.

 

BEBERAPA pesan instan dan media sosial beberapa hari terakhir ramai menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan karantina terbatas terhadap aktivitas publik di beberapa wilayah di Indonesia. Walayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Banten, Tangerang, Semarang, dan Bali.

Dalam narasi tersebut juga disertai 16 poin pernyataan yang mengatasnamakan Jokowi terkait pembatasan aktivitas warga.

Baca juga: Hoaks, Mas Menteri Nadiem Positif Covid-19

Dilansir dari laman Setkab.go.id, informasi tersebut dipastikan hoaks. Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden memastikan bahwa narasi tersebut tidak bersumber dari pernyataan Jokowi maupun sumber lainnya.

Dikatakan bahwa Presiden dalam keterangan persnya pada Senin (16/3) di Istana Kepresidenan Bogor, telah menyampaikan sejumlah arahan yang justru tidak sesuai dengan narasi yang beredar tersebut.

Pertama, kebijakan karantina wilayah (lockdown) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat yang hingga saat ini masih tidak terpikirkan. 

“Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” tegas Presiden.

Adapun, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah pembatasan sosial (social distancing), yaitu dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar kepada penyebaran Covid-19.

“Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya,” jelas Presiden. (OL-6)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya