Selasa 17 Maret 2020, 11:58 WIB

Anggaran Kementerian untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat 

M. Ilham Ramadhan Avisena  | Politik dan Hukum
Anggaran Kementerian untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat 

MI/Arya Manggala
Presiden Joko Widodo

 

Presiden Joko Widodo  intruksikan anggaran kerja kementerian dapat digunakan meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya, menahan alokasi anggaran perjalanan dinas di tengah pandemi covid-19.

Joko Widodo menyebutkan, besaran alokasi belanja kementerian dan lembaga untuk perjalanan dinas mencapai Rp40 triliun. Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 kementerian keuangan mengalokasikan anggaran untuk belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp909,6 triliun.

Terkait instruksi presiden tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pengalihan belanja kementerian lembaga seperti yang dimintakan memiliki mekanisme tertentu.

"Pengalihan belanja sudah ada mekanismenya yang berlaku dan sudah juga dipakai di masa-masa lalu. Detilnya ditangani oleh Direktur Jenderal Anggaran," kata Suahasil, Selasa (17/3).

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, pengalihan anggaran perjalanan dinas akan diusulkan oleh tiap kementerian dan lembaga pada bendahara negara.

Itu dilakukan untuk merevisi daftar isian pelaksaan anggaran (DIPA) di tiap kementerian dan lembaga yang semula belanja perjalanan dinas menjadi belanja penanganan covid-19.

"Tampaknya sedang disiapkan oleh kementerian dan lembaga. Surat Edaran Menteri Keuangan juga sudah ditetapkan akhir pekan kemarin dan telah disampaikan ke semua kementerian lembaga," tutur Askolani. (OL-2)

Baca Juga

Dok. Kowani

Hak-Hak Kaum Perempuan Harus Terus Diperjuangkan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 00:54 WIB
Sudah banyak undang-undang maupun peraturan hukum, yang melindungi hak-hak kaum perempuan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang perlu...
MI/BARY FATHAHILAH

Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:53 WIB
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para...
Ilustrasi/ Antara

Presiden: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Reformasi Struktural

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:45 WIB
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," imbuh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya