Selasa 17 Maret 2020, 10:20 WIB

Cegah Covid-19, Menkeu Izinkan Daerah Gunakan DBH, DAU dan DID

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Cegah Covid-19, Menkeu Izinkan Daerah Gunakan DBH, DAU dan DID

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan Corona virus disease (Covid-19).

Pemerintah daerah dalam hal ini dapat menggunakan DBH yang meliputi DBH Cukai Hasi Tembakau (CHT); DBH Sumber Daya Alam (SDA) selain kehutanan serta DBH SDA Migas, DAU dan DI untuk digunakan menangani Covid-19.

Baca juga: 70% Pegawai OJK Kerja Dari Rumah

"DBH Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan atau penanganan Covid-19," demikian petikan aturan tersebut.

Dalam peraturan yang diteken pada Senin (16/3), Sri Mulyani mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD atau pun APBD-P. Belanja kesehatan itu dimaksudkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penyaluran DBH SDA triwulan II dan III serta penyaluran DAU, dalam peraturan tersebut, dilakukan pada Mei 2020 hingga September 2020 dengan ketentuan pemda telah melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19. Sedangkan, penyaluran DID tahap I dan II akan dipercepat pada Maret 2020 dan paling lambat pada Juni 2020.

Kemudian sebagai bentuk pengendaliannya, Sri Mulyani dapat memotong penyaluran DAU bila pemda tidak melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan atau penanganan Covid-19 selama dua bulan berturut-turut.

Pemotongan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan prakiraan kebutuhan belanja daerah dalam tiga bulan ke depan. Ketentuan lanjutannya akan ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan. (OL-6)

Baca Juga

Istimewa

Melalui Lapak Asik, BPJAMSOSTEK Jakarta Bayarkan Santunan Rp173 M

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 April 2020, 21:56 WIB
Sejak 23 Maret 2020, BPJAMSOSTEK telah menerapkan protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran...
Antara/Muhamad Nasrun

Peneliti : BLT Di Tengah Wabah Sudah Tepat

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 09 April 2020, 21:15 WIB
Penerima BLT merasa lebih puas dibandingkan bantuan lain seperti beras atau...
AFP

Inovasi Octa Merebut Hati Trader di Pasar Forex

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 09 April 2020, 21:09 WIB
Para trader Foreign Exchange (Forex) diharapkan dapat melirik tawaran yang disuguhkan Broker Forex Straight Through Processing (STP), Octa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya