Selasa 17 Maret 2020, 08:46 WIB

MA Minta Jajaran Pengadilan Perhatikan Kondisi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
MA Minta Jajaran Pengadilan Perhatikan Kondisi

Medcom/Fachri Audhia Hafiez.
Ilustrasi--sidang

 

MAHKAMAH Agung (MA), hingga saat ini, belum memutuskan menghentikan seluruh kegiatan peradilan. Namun, jajaran penanggung jawab pengadilan bisa meliburkan atau tetap menggelar kegiatan seperti biasa.

"MA, hingga saat ini, belum mengeluarkan edaran atau mengambil kebijakan terkait penyebaran virus korona," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Media Indonesia, Selasa (17/3).

Menurut dia, MA menyerahkan kepada jajaran peradilan di daerah sesuai situasi dan kondisi masing-masing dengan memperhatikan surat edaran dan kebijakan nasional baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah. Begitu pula mengenai sidang-sidang pengadilan.

Baca juga: Imbas Covid-19, MK Tiadakan Persidangan Hingga 30 Maret

Terhadap sidang perkara pidana terutama yang banyak menghadirkan pengunjung, pelaksanaannya diserahkan kepada ketua pengadilan setempat. Sebab penyelesaian perkara pidana terkait dengan masalah HAM seseorang.

"Sedangkan untuk sidang-sidang perkara perdata, perdata agama, dan TUN tentu dapat memamfaatkan E-Litigasi sebagai pilihan. Untuk sidang-sidang perkara di MA masih berjalan seperti biasa dan mudah-mudahan tidak ada masalah," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/SUSANTO

Dikritik, Kapolri: Penegakan Hukum tidak bisa Puaskan Semua Orang

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 08 April 2020, 13:44 WIB
Salah satunya Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Surat telegram itu...
MI/M. Irfan

DPR Dukung Pemulangan WNI Dilakukan Secara Mandiri

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 13:27 WIB
Syaifullah menjelaskan, ada tiga klaster besar penanganan WNI di luar negeri di tengah pademi...
MI/MOHAMAD IRFAN

YLBHI Desak Polisi Cabut Kebijakan Represif Saat Wabah Covid-19

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 08 April 2020, 12:12 WIB
Aturan itu berpotensi melanggar due process of law dan mendorong semakin banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya