Selasa 17 Maret 2020, 07:56 WIB

Relaksasi PPh 21 DTP Sebaiiknya Tidak Perlu Dilakukan

Mediaindonesia.con | Ekonomi
Relaksasi PPh 21 DTP Sebaiiknya Tidak Perlu Dilakukan

Ist
Pakar perpajakan Ronsianus B Daur

 

DAMPAK dari pandemi virus corona atau COVID-19 menyebabkan pemerintah memberikan insentif fiskal berupa relaksasi PPh 21, relaksasi PPh pasal 22, relaksasi angsuran PPh pasal  sebesar 30%, dan relaksasi atas restitusi PPN dipercepat. Pakar perpajakan Ronsianus B Daur menanggapi hal itu mengatakan untuk relaksasi PPh 21 ditanggug pemerintah (DTP) ini sebaiknya tidak perlu dilakukan apalagi diprioritaskan untuk perusahaan manufaktur. Alasannya upah dan gaji karyawan tidak sebesar sektor jasa.

Ia mencontohkan perhitungan karyawan gaji dan tunjangannya total Rp20 juta per bulan. Dengan asumsi istri tidak bekerja dan mempunyai tanggungan dua anak, maka pajak yang ditanggung pemerintah sebesar Rp1.664.583 per bulan. Untuk karyawan dengan gaji Rp.20.000.000/bulan mungkin stimulus tersebut agak berpengaruh signifikan, minimal bisa menutupi sedikit lonjakan harga sembako. Perhitungan kedua adalah karyawan yang sudah menikah dan mempunyai tanggungan dua anak dengan gaji Rp10 juta per bulan, Maka pajak yang ditanggung pemerintah sebesar Rp193.750 per bulan. 

"Kasus kedua ini pajak yang ditanggung pemerintah tidak signifikan terhadap daya beli karyawan. Sebab lonjakan harga sembako melebihi pajak yang ditanggug pemerintah," ujar Ronsianus B Daur dalam keterangan resmi, (17/2).

Dari perhitungan tersebut jelas sekali bahwa karyawan yang mendapatkan gaji di atas Rp20 juta per bulan yang mendapatkan keuntungan signifikan atas program stimulus fiskal tersebut. Sedangkan karyawan/penerima upah yang mendapatkan gaji di bawah Rp10 juta per bulan tidak mendapatkan dampak yang signifikan terhadap daya beli, karena nilai nominalnya sangat tidak membantu untuk mengimbangi kenaikan harga yang menggila akibat panic buying. Adapun uang yang disiapkan pemerintah untuk relaksasi PPh 21 DTP sebesar Rp8,6 triliun.

Sedangkan untuk relaksasi PPh pasal 22 atas impor sebesar Rp8,15 triliun. Untuk PPH Pasal 25 (potongan angsuran 30%) sebesar Rp4,2 triliun. Sedangkan untuk relaksasi restitusi PPN dipercepat sebesar Rp1,97 triliun. Sehingga total dana yang digelontorkan untuk Stimulus Fiskal Jilid II ini berjumlah Rp22,92 triliun.


"Karena korelasi terhadap daya beli masyarakat akibat dari relaksasi tersebut tidak signifikan. Di sisi lain, hanya menggerus penerimaan negara dari pajak sebesar 0,46%," lanjut Ronsianus. 

baca juga: Jokowi Alihkan Anggaran Dinas Rp40 T Demi Topang Daya Beli Rakyat

Untuk tidak mengganggu defisit postur APBN 2020 maka jalan keluarnya adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Sementara waktu perjalanan dinas agar dialihkan ke pengeluaran yang langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat akibat COVID-19. (OL-3)

Baca Juga

Antara

Pandemi Percepat Transformasi ke Bisnis Online

👤Ant 🕔Kamis 09 April 2020, 04:51 WIB
"Saat ini semua pihak dipaksa untuk beraktivitas secara daring dan menerapkan prinsip digitalisasi, kalau tidak kegiatan perekonomian...
Antara/Aloysius Jarot Nugorho

Pemerintah Bebaskan Bunga dan Tunda Pembayaran Pokok KUR

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 08 April 2020, 23:14 WIB
Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan...
Dok Modernland

Lawan Kelesuan Akibat Covid-19, JGC Beri Subsidi Bunga

👤Ahmad Punto 🕔Rabu 08 April 2020, 21:50 WIB
Banyak cara dilakukan pengembang properti demi memulihkan minat pembeli di tengah kondisi yang kurang baik akibat pandemi covid-19 saat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya