Senin 16 Maret 2020, 17:57 WIB

ASN Boleh Kerja dari Rumah, Pelayanan Publik tak Boleh Terganggu

Faustinus Nua | Megapolitan
ASN Boleh Kerja dari Rumah, Pelayanan Publik tak Boleh Terganggu

MI/ANDRI WIDIYANTO
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Oleh karena itu, minimal 2 level pejabat struktural tertinggi diharuskan tetap bekerja di kantor. 

"Hal itu dapat dilakukan melalui pembagian tugas yang selektif dan akuntabel oleh pejabat pembina kepegawaian," ujar Tjahjo dalam virtual konferensi pers, Senin (16/3).

Baca juga: MRT Jakarta Minta Warga Pahami Alasan Pembatasan

Tjahjo memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah. Hal itu untuk mengantisipasi dampak penyebaran korona (Covid-19) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut," katanya.

Dijelaskannya, ASN yang bekerja di rumah (work from home) harus berada di rumah atau tempat tinggalnya masing-masing. Apabila dalam keadaan mendesak terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga ASN diperbolehkan keluar dengan melaporkannya kepada atasan langsung.

Selain itu, ASN yang bekerja di rumah (WFH) juga dapat mengikuti rapat atau pertemuan penting kantor. Hal itu dilakukan melalui sarana teleconference atau video conference. Sementara, tunjangan kinerja pun tetap diberikan Pemerintah sesuai regulasi yang mengatur.

"Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PANRB," ujarnya.

Pejabat pembina kepegawaian juga mengatur ASN yang bekerja di rumah sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan potensi penyebaran virus korona. Pembagian itu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangakan jenis pekerjaan, peta sebaran Covid-19 resmi dari Pemerintah, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga dan lain-lain.

"Begitu juga riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

Antara

Polri Usut 63 Kasus Hoaks Soal Covid-19

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 01 April 2020, 21:46 WIB
"Polri bakal terus melakukan patroli siber untuk mencegah beredarnya berita-berita hoaks di media sosial yang meresahkan dan menindak...
Antara/Aprilio Akbar

Kemenhub Sebut Surat Edaran BPTJ Bersifat Rekomendasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 01 April 2020, 21:14 WIB
Surat edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk...
Antara/Risky Andrianto

BPTJ Terbitkan Edaran, Dishub DKI Sebut Harus Ikuti PP PSBB

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 01 April 2020, 20:41 WIB
Dalam Surat Edaran No. 5 tahun 2020 itu BPTJ meminta seluruh moda transportasi umum dari dan menuju Jabodetabek dihentikan termasuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya