Senin 16 Maret 2020, 16:37 WIB

Permudah Kontak Tracing, IDI Dorong Pemerintah Buka Data Pasien

Atalya Puspa | Humaniora
Permudah Kontak Tracing, IDI Dorong Pemerintah Buka Data Pasien

MI/Atalya
Ketua PB IDI Daeng Mohammad Faqih (kanan) dan Menkes Terawan Agus Putranto.

 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendorong pemerintah untuk membuka identitas pasien yang terjangkit virus novel korona (Covid-19). IDI menilai hal tersebut dilakukan untuk mempermudah tracing kontak sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan.

Ketua PB IDI Daeng Mohammad Faqih menyatakan, dalam kondisi darurat bencana seperti sekarang, transparansi data pasien kepada publik tidak melanggar hukum.

"Dengan mempertimbangkan kedaruratan bencana, untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, bahwa membuka rahasia kedokteran itu tidak bertentangan dengan hukum. Enggak betentangan undang-undang. Ini mengancam keselamatan kesehatan individu masyarakat, maka identitas pasien boleh dibuka," kata Daeng di Kantor PB IDI, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Daeng menjabarkan, kerahasiaan medik ini diatur dalam 4 UU, yakni pasal 48, UU No 29/2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal S7 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 38 UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan pasal 73, UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan.

"Atas kajian empat UU tersebut, disimpulkan bahwa data pasien bisa dibuka atas nama kepentingan umum," tambah Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia M Nasser.

Baca Juga: Menhub Positif Covid-19, Jajaran Menteri akan Jalani Tes Korona

Adapun, batasan yang boleh dilakukan yakni pembukaan nama dan alamat pasien.

Naser memberikan contoh kasus keterbukaan informasi dilakukan saat kasus Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terbukti positif covid-19. Dengan demikian, menteri dan wartawan yang pernah melakukan kontak dekat dengan Menhub bisa mengantisipasi penyebarannya dengan melalukan isolasi mandiri atau pemeriksaan dini.

"Sebetulnya ada banyak negara terjadi perbedaan penanganan. Singapura masih menyembubyikan, Jepang juga awalnya menyembunyikan. Tapi, selain kedua negara itu, semua negara membuka nama dan alamat karena dianggap memudahkan kontak tracing," kata Nasser.

"Itu yang kita minta ini semua diperjelas agar memberikan dimensi perlindungan kepada kesehatan masyarakat," tandasnya. (Ata/OL-10)

Baca Juga

dok pemprov jatim

Rumah Dinas Gubernur Jatim Jadi Posko Command Center Covid-19

👤Aries Wijaksena 🕔Minggu 05 April 2020, 09:56 WIB
Rumah dinas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berlokasi di sisi timur Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo...
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Tim MI

Jenazah tidak Tularkan Virus

👤Ata/Aiw/RF/J-1 🕔Minggu 05 April 2020, 09:05 WIB
Saat orang meninggal, selnya mati sehingga virus tidak akan berkembang. Sifat virus dalam jenazah sama dengan virus yang ada di tanah,...
MI/ROSMERY C SIHOMBING

Sido Muncul Hadirkan Kebaikan di Tengah Pandemi

👤Ykb/Ten/I-2 🕔Minggu 05 April 2020, 09:05 WIB
Bantuan tersebut untuk membantu upaya melawan pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya