Senin 16 Maret 2020, 16:28 WIB

Pemerintah Didorong Perjelas Aturan Social Distancing

Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum
Pemerintah Didorong Perjelas Aturan Social Distancing

Antara
Masyarakat mengangri di stasiun MRT

 

WAKIL Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem Martin Manurung meminta pemerintah mempertegas aturan social distancing (menjaga jarak), khususnya bagi dunia usaha.


Menurut Martin, imbauan Presiden Joko Widodo perlu ditindaklanjuti  para menteri agar tujuan mencegah penyebaran Covid-19 bisa terlihat hasilnya.

"Bagaimana pengaturan yang jelas dan harus diikuti dunia usaha. Periode dua minggu atau empat belas hari ini sangat menentukan untuk menghambat laju penyebaran Covid-19,” ujar Martin, Senin (16/3).

Pasalnya, sambung Martin, kendati sudah diimbau pemerintah, masih banyak masyarakat bekerja seperti biasa. Hal ini disebabkan perusahaan belum mengeluarkan kebijakan social distancing.

Permasalahan lain, tambah Martin, ada juga masyarakat yang tetap bekerja karena bergantung pada upah atau tunjangan harian. Ini menyebabkan masih banyak yang menolak untuk tinggal di rumah.

"Kita meminta pemerintah lebih memperjelas bagaimana sebenarnya penerapan social distancing, khususnya di dunia usaha agar tidak merugikan masyarakat dan juga dunia usaha itu sendiri,” imbuhnya.

Para menteri, sambung Martin, bisa mengeluarkan aturan sesuai kewenangannya masing-masing. Misalnya, belajar jarak jauh diatur oleh Mendikbud.

"Bagaimana terkait jam kerja dan upah oleh Menaker, pengaturan pabrik-pabrik oleh Menperin, bagaimana skema insentif bagi dunia usaha selama masa dua minggu ini oleh Menkeu? Ini semua harus tegas dan harus dijalankan," pungkas Martin. (OL-8).

 

 

 

 


 

Baca Juga

Antara

Politisi Demokrat Minta Dana Haji Dipakai untuk Tangani Korona

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 08 April 2020, 19:05 WIB
Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyelenggaraan haji 2020 berpotensi besar ditunda. Sebab, penyebaran virus korona belum...
MI/M Irfan

Mendagri tidak Hadir, Rapat Penundaan Pilkada 2020 Ditunda

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 18:05 WIB
Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan, kehadiran Mendagri menjadi hal yang wajib dalam pembahasan terkait penundaan Pilkada...
Antara

Soal Transfer Uang buat DP Mobil Anggota DPR, Sekjen: Dipending

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 17:55 WIB
Indra Iskandar mengatakan rencana pemberian uang muka pembelian kendaraan anggota DPR itu telah diputuskan untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya