Senin 16 Maret 2020, 14:28 WIB

Pandemi Covid-19, DPR Minta Pelaksanaan Pilkada Serentak Dikaji

Pandemi Covid-19, DPR Minta Pelaksanaan Pilkada Serentak Dikaji

MI/ROMMY PUJIANTO
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

 

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai COVID-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"DPR meminta pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19," kata Dasco di Jakarta, Senin.

Kajian itu, menurut dia, terkait apakah pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dimundurkan atau tetap sesuai agenda yang sudah disepakati, dengan catatan memberlakukan mekanisme tertentu guna menghindari penyebaran virus tersebut.

Dasco juga meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta masyarakat sipil yang bergerak dalam isu kepemiluan untuk duduk bersama membuat kajian khusus.

"Langkah itu dalam rangka merancang mekanisme pelaksanaan Pilkadaserentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19 yang sudah menjadi pandemi secara global," ujarnya.

Menurut dia, mekanisme pilkada yang dirancang ini adalah alternatif dari pemerintah apabila COVID-19 masih menjadi wabah.

Dia menilai langkah antisipatif dengan membuat model kampanye melalui media sosial, penyebaran gagasan, program dan janji kampanye sementara dilakukan lewat media massa atau platform lain yang tidak memerlukan tatap muka langsung.

"Di era digital ini, kampanye tanpa tatap muka dan tanpa melibatkan massa banyak sangat mungkin dilakukan," katanya.(OL-4)

Baca Juga

MI/Ferdian Ananda Majni

NasDem Salurkan Puluhan Ribu Masker ke RSPP dan RS Persahabatan

👤Putra Ananda 🕔Rabu 01 April 2020, 20:55 WIB
Partai NasDem salurkan bantuan ribuan masker ke dua rumah sakit rujukan yang menangani pasien Covid-19 atau virus...
Antara/Oky Lukmansyah

Keppres-PP soal Covid-19 Beri Legitimasi Polri Bubarkan Kerumunan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 01 April 2020, 18:53 WIB
"Dasar hukum yang digunakan Polri untuk melarang dan membubarkan orang-orang yang bergerombol, berkerumun, tidak menerapkan jarak...
Antara/Aprilio Akbar

Begini Cara Penerapan Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 01 April 2020, 17:48 WIB
Peraturan pemerintah ini dapat dijalankan di daerah yang wilayahnya terdapat penyebaran wabah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya