Senin 16 Maret 2020, 14:20 WIB

DPR Minta Masyarakat Serius Terapkan Social Distancing

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Minta Masyarakat Serius Terapkan Social Distancing

MI/Susanto
Ketua DPR Puan Maharani saat berpidato di seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan di Jakarta pada 24 Februari lalu

 

DPR mendukung kebijakan pemerintah menerapkan isolasi terbatas untuk memperlambat penyebaran virus korona. Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan keramaian massa.

"Menyarankan warga untuk bekerja dari rumah serta bentuk-bentuk aktivitas lain yang mendukung social distancing. Kami minta masyarkat disiplin lakukan sosial distancing," tutur Puan dalam keterangan resminya yang disebarkan melalui grup-grup sosial media jurnalis, Senin (16/3).

Puan melanjutkan DPR mendukung penetapan wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non-alam. Dengan begitu, respons penanganan korona dapat menggunakan langkah-langkah tanggap darurat bencana nasional yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lewat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berada di bawah koordinasi BNPB.

"Langkah terpadu dan terintegrasi itu meliputi sosialisasi, deteksi dini, penanganan pasien, penanganan dampak dan rehabilitasi sesuai pedoman penanganan protokol WHO dalam hal pencegahan pandemik korona," ujar Puan.

Baca juga: 8 Imbauan Ketua DPR RI Puan Maharani atas Korona

Selain itu, DPR juga meminta pemerintah menjunjung tinggi transparansi dalam penyebaran informasi terkait korona. Informasi tersebut berkaitan dengan langkah-langkah kongkret bagaimana mencegah meluasnya penyebaran wabah pandemi korona.

"Gugus Tugas juga harus menjadi representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat disertai langkah-langkah konkret sosialisiasi, edukasi, mitigasi, tanggap darurat dan pembatasan sosial untuk kepentingan penanganan wabah korona," paparnya.

DPR juga meminta pemerintah segera meningkatkan dukungan yang diperlukan bagi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk penanganan korona termasuk menggratiskan biaya pengobatan dan biaya tes bagi masyrakat yang curiga terpapar korona. DPR juga meminta alat uji sampel didistribusikan ke daerah-daerah lain di luar Jakarta.

"DPR RI menyadari bahwa ke depan perlu segera diperkuat regulasi tentang wabah penyakit khususnya revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sehingga memberikan landasan hukum yang cukup bagi pemerintah dalam mengambil tindakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara efektif," jelas Puan. (OL-14)

Baca Juga

BIRO PERS SETPRES/LAILY RACHEV

Jepang Berikan Pinjaman Rp7 Triliun ke RI

👤Pra/Fer/X-10 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 04:01 WIB
Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat bagi kerja sama Indonesia dan Jepang yang saling...
Bawaslu/KPK/Tim Riset MI-NRC

Politisasi Dana Pandemi Marak di Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 03:49 WIB
Bawaslu mengaku telah merekomendasikan kepada KPU untuk mendiskualifi kasi sejumlah calon kepala...
Dok. ABIJAPI

ABUJAPI Imbau Seragam Baru Satpam tak Disalahgunakan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 01:38 WIB
ABUJAPI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar seragam Satpam mirip Polri tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang di luar tugas dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya