Senin 16 Maret 2020, 11:00 WIB

Pembatasan Transportasi Belum Efektif Tekan Penularan Covid-19

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pembatasan Transportasi Belum Efektif Tekan Penularan Covid-19

MI/AKHMAD MUSTAIN
Antrean penumpang bus TransJakarta di halte Puri beta, Ciledug, Senin (16/3/2020)

 

Pembatasan pengoperasian moda transportasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mulai dilakukan pagi ini dinilai belum efektif menekan penularan virus korona.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan yang sangat tiba-tiba ini tidak harmonis dengan kebijakan perusahaan swasta. Dampaknya karyawan yang belum diminta bekerja dari rumah tetap berangkat kerja. Padahal banyak karwayan yang menggunakan moda transportasi umum.

Naasnya, karena pembatasan transportasi sudah telanjur dilakukan, para karyawan tersebut kena imbasnya. Mereka harus berdesak-desakan di dalam angkutan umum semisal TransJakarta.

Baca juga: Armada Dibatasi, Antrean Penumpang Trans-Jakarta Mengular

"Karena tidak ada payung hukum yang kuat bagi perusahaan untuk meliburkan karyawannya. Perusahaan padat karya misalnya. Jika belum ada payung hukum, perusahaan tidak akan berhenti beroperasi karena akan kehilangan keuntungan dan mereka tetap harus gaji karyawannya," kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Senin (16/3).

Pemprov DKI atau pemerintah pusat diminta lebih tegas dengan menerbitkan surat keputusan khusus agar perusahaan mau menerapkan kerja dari rumah kecuali sektor tertentu.

Dengan kepastian itu juga akan membuat pekerja tidak khawatir akan pemotongan gaji jika tidak datang bekerja ke kantor.

"Bagi perusahaan bisa segera meliburkan, dari sisi karyawan juga nggak takut untuk nggak datang ke kantor. Karena mungkin banyak karyawan yang mau kerja dari rumah, tapi karena aturannya belum ada jadi takut kena sanksi," ungkapnya.

Di sisi lain, Anies juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menetapkan payung hukum untuk swasta menerapkan kerja dari rumah.

"Ini contoh tidak adanya koordinasi. Daerah menjalankan, tapi tidak koordinasi akhirnya publik tidak menyambut. Karena berurusan dengan pengusaha itu tidak bisa sendiri, harus bersama pemerintah pusat," tegasnya.

Baca juga:

Salah satu hal yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat mislanya pemberian insentif atau kompensasi agar swasta mau menerapkan kerja jarak jauh sementara. Pembahasan insentif ini berada di tangan pemerintah pusat.

"Jadi harus dengan pemerintah pusat. Kadin dan para asosiasi pengusaha juga harus dilibatkan. Mereka harus diberi insentif. Karena menutup usaha sementara atau kerja dari rumah tentunya akan mengurangi pendapatan," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memangkas rute Transjakarta dari 248 rute menjadi hanya 13 rute dalam koridor yang beroperasi hari ini. Di samping itu, ada pemangkasan armada MRT yang beroperasi dari 16 gerbong dalam satu rangkaian menjadi 4 gerbong.

Penumpang juga dibatasi agar kondisi tidak terlalu padat di dalam armada guna mencegah penularan virus Korona. Namun, dampaknya kepadatan penumpang malah terjadi akibat pembatasan itu karena masih banyak karyawan yang bekerja di tengah merebaknya Covid-19. (OL-14)

 

Baca Juga

Antara

DPRD DKI Rapat di Puncak, Fitra: Melanggar PP 12/2018

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:27 WIB
“Pembahasan di luar kota jelas indikasi pelanggaran PP No 12/2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut,” katanya...
Antara

Polisi Kejar Aktor di Balik Grup Facebook Penghasut RUU Ciptaker

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:24 WIB
Polisi sebelumnya telah mengamankan dua orang tersangka, yakni MLAI, 16, dan WH, 16, yang merupakan admin grup...
Antara

Hujan Deras di Depok, Sejumlah Ruas Jalan Lumpuh karena Banjir

👤Kisar Rajaguguk 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:06 WIB
Hujan deras disertai petir dan angin kencang melanda Kota Depok, Rabu (21/10) sore. Kondisi ini membuat sejumlah ruas jalan di Kota Depok...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya