Senin 16 Maret 2020, 05:37 WIB

DKI dan Pemerintah Pusat Diminta Bersinergi Hadapi Korona

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
DKI dan Pemerintah Pusat Diminta Bersinergi Hadapi Korona

MI/Bary Fathahilah
Petugas menyemprotkan disinfektan di gerbong KRL untuk mencegah penyebaran virus korona.

 

KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berharap penyebaran virus korona dapat segera ditanggulangi sehingga kondisi Ibu Kota dapat segera pulih seperti sedia kala.

Ia mengatakan untuk menghadapi penyebaran virus dengan nama ilmiah Covid-19 itu diperlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan setiap kebijakan yang akan diambil untuk mencegah semakin masifnya penularan pada warga Jakarta.

"Kita pahami sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini, pemerintah pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," kata Pras, sapaan karibnya, di Jakarta, Minggu (15/3).

Baca juga: Korona dan Perang Intelijen Berbasis Bioteknologi

Presiden, menurut Prasetyo, sudah tepat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan kondisi darurat. Hanya saja untuk keputusan yang tergolong strategis, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Yang paling penting adalah saat ini fokus kepada warga sehat tidak tertular dan mereka yang tergolong ODP (orang dalam pengawasan) tidak berkeliaran," ujarnya.

Pras mencontohkan pemangkasan jam operasional MRT, LRT, dan Trans-Jakarta. Kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan karena menimbulkan sejumlah efek. Misalnya, terjadinya penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu.

"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung mengurai terjadinya penumpukan yang terjadi," kata Pras.

Belum lagi efek lainnya, misalnya muncul spekulasi-spekulasi yang akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang merugikan aspek sosial dan ekonomi.

"Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu, tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

Antara

AJI Kecam Anies Baswedan masih Gelar Jumpa Pers

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 08 April 2020, 19:49 WIB
Pelanggaran atas hal ini, ungkap Asnil, bisa diancam pidana 1 tahun penjara karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan...
MI/Ramdani

PSBB, Sepeda Motor tidak Boleh Berboncengan

👤Henri Siagian 🕔Rabu 08 April 2020, 19:46 WIB
Pembatasan sosial, imbuh dia, juga diberlakukan untuk mobil pribadi.  "Kendaran pribadi misalnya minibus yang biasa bisa untuk...
MI/Susanto

Anies Harap Aturan Ojol selama PSBB di Jakarta Tuntas Malam ini

👤Yanti Nainggolan 🕔Rabu 08 April 2020, 19:28 WIB
Anies mengungkapkan bahwa pihak Pemprov sedang berkoordinasi dengan para operator terkait mekanisme selama masa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya