Senin 16 Maret 2020, 07:00 WIB

Kebijakan Lockdown belum Mendesak

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Kebijakan Lockdown belum Mendesak

MI/Pius Erlangga
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi

 

KEBIJAKAN untuk menutup akses ke Indonesia (lockdown) untuk menekan penyebaran virus korona (covid-19) dinilai belum mendesak. Pasalnya, hingga kini pemerintah masih mampu menangani kejadian luar biasa yang sudah menjadi pandemik di dunia itu.

"Saya kira masih sangat jauh untuk lockdown. Kita harus terus berupaya semoga kasus yang ada tidak menjadi tambah besar lagi," kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi dalam diskusi Cross Check Medcom.id bertajuk Jangan Ada Rahasia di Antara Korona, di Upnormal Coffee and Roasters Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, kemarin.

Beberapa negara tidak mengeluarkan kebijakan lockdown, namun mampu menangani penyebaran covid-19. Misalnya, Taiwan dan Korea Selatan. Berkaca pada kedua negara tersebut, Indonesia diyakini mampu menyelamatkan masyarakat dari virus yang terdeteksi pertama di Wuhan, Tiongkok tersebut.

Bobby menyebut masih banyak pertimbang yang harus menjadi perhatian sebelum mengeluarkan kebijakan lockdown. "Jadi, situasi untuk mencapai darurat nasional itu masih banyak variabelnya, saat ini (lockdown) sangat-sangat tidak perlu," tegas Bobby.

Lockdown, imbuhnya, akan berdampak pada beberapa sektor seperti perekonomian, komunikasi, dan perdagangan. Masyarakat saat ini harus memercayai langkah yang diambil pemerintah. Suatu kebijakan belum tentu mujarab untuk semua negara.

"Kalau dibilang pemerintah enggak terbuka, memang ada data lain yang telah menghitung di seluruh Indonesia suspect berapa?" tanya politikus Golkar itu.


Kaji dampaknya

Pandangan serupa dilontarkan pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta. Dia menilai Indonesia belum urgen menetapkan situasi lockdown dalam menghadapi covid-19.

Ia mendukung langkah pemerintah yang mengimbau untuk membatasi interaksi kegiatan masyarakat ke depan. "Dengan menunda perjalanan dan hanya melakukan aktivitas di luar rumah jika sangat perlu, merupakan bentuk perilaku yang sangat membantu dalam penanganan pandemi covid-19," katanya.

Riyanta menjelaskan arti dari lockdown ialah kuncian atau penutupan yang diikuti dengan larangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, penutupan sekolah, hingga tempat-tempat umum.

Urgensi lockdown, sebutnya, dalam penanganan pandemi covid-19 tentu harus dibandingkan dengan kebutuhan hidup masyarakat secara luas. Dampak lockdown bagi masyarakat bermanfaat bagi masyarakat tertentu, tetapi juga akan merugikan masyarakat lainnya.

"Jika melihat realitas di Indonesia, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan negara maju yang tingkat ekonomi dan kulturnya berbeda. Penerapan totally lockdown perlu dipikirkan lebih jauh lagi," ujar Riyanta.

Untuk memutuskan situasi lockdown, sambungnya, pemerintah harus memastikan layanan vital kepada publik tetap berjalan, seperti pangan, listrik, air, kesehatan, dan keamanan.

"Bagi orang yang mendapat gaji bulanan seperti karyawan kantoran, dalam situasi lockdown mereka bisa bertahan hidup karena tetap memperoleh pendapatan. Tetapi, bagaimana dengan pekerja informal yang harus berjibaku setiap saat untuk mendapatkan rupiah guna menyambung hidupnya?"

Jumlah kasus serangan covid-19 di Indonesia hingga kemarin sudah mencapai 117 kasus. Jumlah tersebut merupakan lonjakan yang cukup drastis sejak pemerintah secara resmi mengumumkan adanya penderita Korona pada 2 Februari lalu. (Cah/P-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Hakim: Heru Hidayat Gunakan Uang Jiwasraya Untuk Judi di Kasino

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 05:28 WIB
Terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk foya-foya dengan perjudian sedangkan nasabah asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sangat banyak tidak...
Kemenkeu/KPK/Tim Riset MI-NRC

Perbaiki Sistem Penganggaran

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:48 WIB
Pencairan dana daerah yang lamban akan memunculkan lagi calo anggaran dan tidak menutup kemungkinan melibatkan...
ANTARA/Galih Pradipta

Benny Tjokro dan Heru Dibui Seumur Hidup

👤Dhk/P-2 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:38 WIB
Hakim menyatakan Benny Tjokro dan Heru menyuap dan memberi gratifikasi terkait dengan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya periode...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya