Minggu 15 Maret 2020, 21:30 WIB

Pengacara Sebut Nurhadi Belum Terima SPDP

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pengacara Sebut Nurhadi Belum Terima SPDP

MI/Susanto
Pengacara Nurhadi Maqdir Ismail

 

PENGACARA mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Maqdir Ismail mengaku kliennya belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal itu mematahkan klaim Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar yang menyatakan Nurhadi telah menerima surat tersebut.  

"Kami saja tidak tahu, Haris Azhar tahu dari mana dia bisa tahu," ucap Maqdir kata Maqdir melalui keterangan resmi, Minggu (15/3).

Menurut dia, Nurhadi belum pernah menerima SPDP atas kasus yang disangkakan KPK. Kliennya tahu adanya surat tersebut dari pihak lain.

"Pak Nurhadi belum pernah terima, justru tahu bahwa ada SPDP itu dari orang lain," jelasnya.

Baca juga : Ahli Hukum Pidana UII: KPK

Oleb sebab itu, ia pun menyangsikan pernyataan yang mengklaim terhadap Nurhadi menerima SPDP. Kemudian ia berharap semua rangkaian kronologi itu bisa tercatat baik di praperadilan, sehingga hakim bisa melihat secara keseluruhan, secara adil. 

"Ya kita lihat ajalah besok, putusannya itu apa, ya kita lihat kita dengar besok,” pungkasnya. 

Dalam perkara ini selain Nurhadi, KPK juga telah menetapkan Rezky Herbiyono, swasta atau menantunya dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di MA 2011 hingga 2016.

Ketiganya sebagai tersangka pada 16 Desember 2019. Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. (RO/OL-7)

Baca Juga

istimewa

Sri Sultan Minta Kepastian Soal Kepulangan Pemudik

👤Agus Utantoro 🕔Selasa 31 Maret 2020, 22:15 WIB
Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta segera ada keputusan pemerintah mengenai para...
MI/Susanto

Polri Harus Tindak Tegas Penyebar Hoaks soal Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Selasa 31 Maret 2020, 22:08 WIB
Tidak hanya mengamankan lingkungan dan membubarkan kerumunan. Polri juga diminta tegas menindak penyebar hoaks terkait covid-19 yang...
Dok. Kemendagri

Jadwal Tunda Pilkada Serentak Ditentukan Usai Pandemi Covid-19

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 31 Maret 2020, 21:44 WIB
Tito menegaskan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dam DPR RI akan menentukam jadwal tunda pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya