Senin 16 Maret 2020, 05:00 WIB

Satgas Pelajar untuk Sekolah Bebas Candu

(J-3) | Fokus
Satgas Pelajar untuk Sekolah Bebas Candu

MI/PIUS ERLANGGA
Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Pol Tagam Sinaga

PEREDARAN narkoba di Jakarta masih menjadi persoalan yang tiada habisnya. Banyak pula generasi muda yang kehilangan masa depan dan harus merasakan dinginnya lantai penjara karena terlibat kasus tersebut.

Jakarta seolah menjadi magnet bagi para sindikat untuk mengedarkan barang laknat itu. Narkoba tidak hanya menyasar pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kasus menyebut bahwa tidak sedikit figur publik yang sedianya memberi contoh positif ke masyarakat, justru ikut terperosok ke lubang hitam.

Lantas, apakah ada solusi untuk menyelamatkan penerus bangsa dari bahaya narkoba? Berikut petikan wawancara Insi Nantika Jelita dari Media Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Brigjen Tagam Sinaga.

Benarkah Jakarta darurat narkoba?

Ada 654 titik rawan narkoba di Indonesia, sementara di Jakarta 117 titik atau sekitar 17% lebih. Kemudian, tingkat penggunaan prevalensi sebanyak 260.650 orang dari jumlah populasi penduduk, dari 10 sampai 59 tahun. Jakarta nomor satu di seluruh Indonesia untuk tingkat penggunaan.

Upaya BNNP untuk mengurangi darurat narkoba?

Pada 2019 kita menggelar kegiatan, khususnya di sekolah-sekolah, untuk melaksanakan sosialisasi. Kita bentuk satgas dengan melibatkan pelajar dan dilakukan tes urine kepada para satgas untuk melingkari agar sekolah itu bersih dari narkoba. Kita juga lakukan penangkapan dan TPPU (tindak pidana pencucian uang). Kita juga kerja sama dengan PPATK. Kita juga melakukan razia di tempat hiburan.

Berapa banyak sekolah di DKI bersih dari narkoba?

Saya sudah ketemu dengan Dinas Pendidikan DKI dan ternyata tidak ada satu pun yang berani mengikrarkan sekolah mereka bersih dari narkoba.

Tempat paling sering ditemukan narkoba?

80% tempat hiburan di Jakarta pengguna narkoba ya, bukan peredaran. Artinya, 80% di tempat hiburan saya pastikan menggunakan narkoba. Wilayah terbanyak di Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Pusat (Jakpus), lalu Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta Timur (Jaktim), dan Jakarta Utara (Jakut).

Apa tindakan BNNP DKI setelah razia itu?

BNN tidak menangkap pengguna dan pemakai. BNN itu mengungkap sebuah jaringan. Kalau kita dapat informasi, misalnya, ada yang membawa narkoba, ya kita kembangkan. Pembawa narkoba kan hanya kurir. Nanti kita tanya, ini kira-kira ke arah mana kita selidiki, siapa yang mengirim barang, penerima, dan kemudian uangnya ditransfer melalui mana. Jadi, kita mengungkap jaringan narkoba, bukan tangkap pengguna. Kita tidak boleh menangkap pemakai.

Berapa banyak tempat hiburan yang ditutup?

Kalau menutup itu kewenangan Dinas Pariwisata DKI, tapi kalau dari rekomendasi kita sekitar empat tempat yang diminta. Semua kita langsung laksanakan rehabilitasi. Mereka kembali kerja seperti semula, tapi wajib menjalankan rehabilitasi dengan baik.

Jenis narkoba yang paling banyak digunakan?

Kalau di wilayah Jaktim itu ganja. Di Jakbar kebanyakan inex (ekstasi) dan sabu. Kalau Jaksel kebanyakan pil happy five, sementara di Utara, putau. Jadi, beda wilayahnya, ya beda jenis narkobanya.

Jaringan narkoba terbesar dari mana?

Yang kita ungkap di sini itu semua jaringan dari luar (negeri). Barang dari luar semuanya. Ada dari Malaysia. Ada yang melalui Riau, Aceh, Batam. Kalau dia dari Kalimantan, itu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Beda tugas BNN dan reserse narkoba?

Itu sangat bisa kelihatan. Kalau di BNN ini pekerjaan kita mulai pencegahan, kemudian pemberdayaan, rehabilitasi, pascarehabilitasi, sampai di bidang pemberantasan. Kalau dikepolisian itu mungkin hanya bisa dilakukan penangkapan, kemudian di proses sampai ke JPU. Kalau kita include mulai pencegahan sampai dengan rehabilitasi dan pascarehabilitasi.

Jumlah personel BNNP DKI dan benarkah hanya Jakbar dan Jakpus yang belum punya BNN tingkat kota?

Secara keseluruhan anggota BNNP dan BNNK itu cuma 187 orang di Jakarta. Ya, memang belum ada di Jakarta Pusat dan Barat. Saya juga bertanya kenapa Barat enggak punya, padahal petanya itu sudah jelas rawan. Saya lapor ke Pak Heru Winarko (Kepala BNN) dan minta tolong agar dikoordinasikan saya dengan Wali Kota Jakbar dan Jakpus. Saya sudah diterima dengan beliau-beliau, sudah ketemu. Untuk tahun ini, kita ajukan ke Menpan-Rebiro ialah Jakarta Barat. Nanti pada 2021, di sana mungkin sudah terbentuk. Mereka juga sudah siapkan tempatnya serta sarana dan prasarana.

Pembentukan BNN kota itu dilakukan wali kota?

Iya, oleh kepala daerah. Karena tanpa bantuan kepala daerah, BNN enggak punya kekuatan. Nanti gedungnya dari mana, lalu sarana prasarananya seperti apa. Mungkin di 2022 baru ada di Jakarta Pusat.

Kalau soal narapidana berapa jumlahnya?

Jumlah narapidana di Kota Jakarta sekitar 15 ribu lebih. Kapasitasnya hanya 5 ribu. Jadi, ada 300% kelebihan di LP. 75% semua narapidana pengguna narkoba atau terlibat pada kasus narkoba dan seharusnya tidak di penjara. Ada sekitar 4 atau 5 ribu orang pengguna yang harusnya tidak masuk penjara.

Kapasitas tempat rehabilitasi?

Kita mampu sekitar 800 (ruangan), kemudian di rumah sakit, RSKO, dan RS Bhayangkara Sespimma Polri. Intinya kita mampu merehabilitasi. (J-3)

Baca Juga

Antara

Semua Bisa pada Waktunya

👤MI/AGUNG WIBOWO 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 01:15 WIB
BERKEMBANGNYA teknologi digital telah merobohkan tembok yang selama ini menjadi penghalang akses informasi dan komunikasi bagi beberapa...
123RF

Berebut Jatah Bandwidth

👤 (Jek/M-4) 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 00:50 WIB
Penjatahan bandwidth menjadi isu tersendiri bagi para penyedia jasa layanan telekomunikasi di tengah meningkatnya penetrasi layanan...
123RF

Perlu Regulasi Spesifik Atur Layanan Streaming

👤FATHURROZAK 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 00:40 WIB
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika sempat mencanangkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Layanan Konten empat tahun...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya